Hasil Pencarian kata "jenderal administrasi hukum"

Ditemukan 1461 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

Kemenkumham Hadir Dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU dan TPPT

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar menghadiri Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme di......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Indonesia dan Rusia Menandatangani Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Kerjasama di Bidang Hukum

St. Petersbug – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang hukum....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Undang Kementerian/Lembaga ; Ditjen AHU ajak Bahas Penyusunan Rancangan Peraturan MenPANRB tentang Jabatan Fungsional PPNS

JAKARTA - Direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Prihantara mengajak jajarannya menjadi pemeran utama dalam mendukung perubahan dan kemajuan organisasi. Menurutnya, peran itu harus didukung pula dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan memadai....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Direktur Perdata; Ingatkan Profesi Notaris Dalam Kejahatan TPPU dan TPPT

JAKARTA - Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Santun Maspari Siregar mengingatkan notaris untuk selalu berhati - hati dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan dimasyarakat. Pasalnya, profesi notaris saat ini menjadi profesi yang sangat strategis dalam Tindak......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Pegang Peranan Penting dalam Penyidikan, Ditjen AHU Kembali Dorong Pembentukan JF PPNS

Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Pidana kembali melakukan pembahasan terhadap usulan pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang dinilai dapat menjadi salah satu modal awal bagi PPNS ke depannya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita


Dirjen AHU Catat 91,81% atau 90231 Permohonan Layanan Apostille Selesai Verifikasi, Dengan Negara Tujuan dan Asal Permohonan Terbanyak Korea Selatan

Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R.Muzhar mengatakan Layanan Apostille telah memangkas rantai birokrasi proses legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri dari 5 tahap menjadi 1 tahap saja, yaitu melalui penerbitan Sertifikat Apostille......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Indonesia dan Rusia Tanda Tangani Kerjasama Ekstradisi

Bali - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Federasi Rusia yang diwakili oleh Minister of Justice of Russian Federation, Konstantin Anatolievich Chuichenko. Perjanjian ekstradisi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Direktur Pidana Prihantara Ajak Jajarannya Siapkan Layanan Pengajuan Grasi Berbasis Teknologi Informasi

Jakarta - Direktur Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Slamet Prihantara meminta jajaranya untuk secepatnya meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengajuan permohonan grasi dan percepatan pemberian pertimbangan grasi. Menurutnya, layanan permohonan grasi yang diatur dalam Permenkumham nomor......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Gandeng BSK Bahas Rancangan Perubahan Permenkumham No. 37 Tahun 2016 Tentang Daktiloskopi

Tangerang – Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan jasa hukum di bidang daktiloskopi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) gandeng Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM selenggarakan rapat......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Permohonan Naturalisasi Atlet Basket dan Sepak Bola Disetujui Komisi III DPR

Jakarta - Komisi III DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi yang diajukan oleh PSSI atas tiga pemain sebak bola, dan satu pebasket usulan PERBASI dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Menkumham dan Menpora (20/3/23). ...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita