struktur organisasi - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Struktur

Bagan AHU

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dr. Widodo, S.H., M.H.

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hantor Situmorang, S.Pd., M.Si.

Direktur Perdata

Henry Sulaiman, S.H., M.E.

Direktur Pidana

Taufiqurrakhman, S.Sos., S.H., M.Si.

Direktur Tata Negara

Dulyono, S.H., M.H.

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Agvirta Armilia Sativa, S.H., M.H.

Direktur Teknologi Informasi

Sugito, S.T.

Direktur Badan Usaha

Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil.

Sekretariat

Download

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan satuan kerja di bawahnya;

b.koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;

c.koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;

d.koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

e.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi, dan pelindungan hukum pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

f.koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum dan satuan kerja di bawahnya;

g.koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan satuan kerja di bawahnya;

h.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama;

i.koordinasi pelaksanaan pelayanan publik; dan

j.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas:

a.Bagian Program dan Pelaporan;

b.Bagian Keuangan;

c.Bagian Umum; dan

d.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kesehatan, kerumahtanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara, keprotokolan, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;

b.Subbagian Rumah Tangga; dan

c.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, administrasi perjalanan dinas, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Perdata

Download

Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan;

b. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan;

c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, kepailitan, dan kurator negara, serta kenotariatan;

e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi jabatan fungsional kurator keperdataan;

f. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan tugas balai harta peninggalan dan kurator negara;

g. penyiapan pembinaan teknis dan dukungan administratif Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris;

h. pemberian pertimbangan hukum dan advokasi di bidang keperdataan; dan

i. pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perdata.

Susunan organisasi Direktorat Perdata terdiri atas:

a.Subdirektorat Profesi Keperdataan;

b.Subdirektorat Layanan Hukum Perdata;

c.Subbagian Tata Usaha; dan

d.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subdirektorat Profesi Keperdataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan profesi kenotariatan, kurator dan pengurus, penerjemah tersumpah, dan advokat asing.

Subdirektorat Layanan Hukum Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan, dan kepailitan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Perdata.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Pidana

Download

Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, penyidik pegawai negeri sipil, dan daktiloskopi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Direktorat Pidana menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi;

b.penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi;

c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi;

d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan, pengambilan, identifikasi, perumusan, data dan informasi, keterangan, pengembangan sumber daya manusia, kompetensi keahlian perumus sidik jari, serta dokumentasi dan arsip daktiloskopi; dan

e.pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Direktorat Pidana.

Susunan organisasi Direktorat Pidana terdiri atas:

a.Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

b.Subdirektorat Daktiloskopi;

c.Subbagian Tata Usaha; dan

d.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian penguatan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dengan kementerian/lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil.

Subdirektorat Daktiloskopi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daktiloskopi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Pidana.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Teknologi Informasi

Download

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan layanan pengguna teknologi informasi, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan layanan pengguna, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

b.penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola teknologi informasi,

pengembangan sistem informasi dan layanan pengguna, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

c.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan layanan pengguna, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan layanan pengguna, data dan keamanan informasi, operasional layanan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi; dan

e.pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Teknologi Informasi.

Susunan organisasi Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan

b.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Teknologi Informasi.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional

Download

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata internasional, dan layanan apostille, dan hukum internasional publik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata internasional dan layanan apostille, dan hukum internasional publik;

b.penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata internasional dan layanan apostille, dan hukum internasional publik;

c.pemberian bimbingan teknis di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata internasional dan layanan apostille, dan hukum internasional publik;

d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana antarnegara, hukum perdata internasional dan layanan apostille, dan hukum internasional publik;

e.pelaksanaan dukungan administrasi atase hukum; dan

f.pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Susunan organisasi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terdiri atas:

a.Subdirektorat Otoritas Pusat;

b.Subdirektorat Hukum Internasional;

c.Subbagian Tata Usaha; dan

d.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subdirektorat Otoritas Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana antarnegara.

Subdirektorat Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata internasional, hukum internasional publik, lembaga internasional, layanan apostille, dan penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Indonesia di forum pengadilan asing dan internasional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Badan Usaha

Download

Direktorat Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, badan usaha milik desa, bentuk badan usaha lainnya, pelaksanaan dukungan strategis, dan pemilik manfaat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Direktorat Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendirian, perubahan, perbaikan data, penyediaan data, klarifikasi permasalahan, dan pembubaran perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya;

b.penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendirian, perubahan, perbaikan data, penyediaan data, klarifikasi permasalahan, dan pembubaran perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya;

c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendirian, perubahan, perbaikan data, penyediaan data, klarifikasi permasalahan, dan pembubaran perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya;

d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendirian, perubahan, perbaikan data, penyediaan data, klarifikasi permasalahan, dan pembubaran perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan bentuk badan usaha lainnya;

e.pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pencatatan pembubaran koperasi;

f.pendaftaran pendirian dan perubahan badan usaha milik desa;

g.pelaksanaan advokasi dan litigasi di bidang badan usaha;

h.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan dukungan strategis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemilik manfaat dari semua entitas korporasi;

i.pelaksanaan dukungan strategis di bidang perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi, badan usaha milik desa, dan bentuk badan usaha lainnya;

j.pemberian pertimbangan hukum dan pemberian keterangan ahli/kesaksian terkait dengan korporasi; dan

k.pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Direktorat Badan Usaha.

Susunan organisasi Direktorat Badan Usaha terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan

b.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Badan Usaha.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Tata Negara

Download

Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum tata negara, kewarganegaraan, dan partai politik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, penerbitan status kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan partai politik, dan advokasi partai politik;

b.penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, penerbitan status kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan partai politik, dan advokasi partai politik;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, penerbitan status kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan partai politik, dan advokasi partai politik;

d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum tata negara, pewarganegaraan bagi orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, pewarganegaraan atas jasa atau dengan alasan kepentingan negara, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar menjadi warga negara Indonesia atau belum memilih salah satu kewarganegaraan, permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran, permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden atau bagi orang yang belum atau telah memperoleh kewarganegaraan asing, permohonan pernyataan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, penerbitan status kewarganegaraan, penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen di luar negeri, dan pengesahan badan hukum partai politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan partai politik, penyampaian susunan keanggotaan mahkamah partai politik, fasilitasi dan analisis pertimbangan partai politik, dan advokasi partai politik; dan

e.pelaksanaan dan fasilitasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Tata Negara.

Susunan organisasi Direktorat Tata Negara terdiri atas:

a.Subdirektorat Kewarganegaraan;

b.Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik;

c.Subbagian Tata Usaha; dan

d.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subdirektorat Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan, pembatalan, memperoleh kembali kewarganegaraan, status kewarganegaraan, dan pengelolaan data kewarganegaraan.

Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang partai politik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi di Direktorat Tata Negara.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional

Download

Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional terdiri atas:

a. Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

b. Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana;

c. Subdirektorat Hukum Internasional;

d. Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana

dan hukum internasional.

a. Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otoritas pusat di bidang timbal balik dalam

masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana;

b. Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otoritas pusat di bidang Hukum Internasional;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi,

pemindahan narapidana, dan hukum internasional;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi,

pemindahan narapidana, dan hukum internasional;

e. Pelaksanaan dukungan administrasi atas hukum; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana.

Subdirektorat Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang hukum perdata internasional, hukum ekonomi dan lembaga internasional, hukum

humaniter serta hukum laut, udara, angkasa, dan liungkungan.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Teknologi Informasi

Download

Direktorat Teknologi Informasi terdiri atasa:

a. Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis;

b. Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras;

c. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;

e. Pelaksanaan pengembangan aplikasi serta penyusunan prosedur operasional sistem informasi; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi.

Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis teknologi informasi.

Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan penyiapan , bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan perangkatan keras.

Subdirektorat Pengembangan Perangkatan Lunak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perangkat lunak.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Perdata

Download

Direktorat Perdata terdiri atas:

a. Subdirektorat Hukum Perdata Umum;

b. Subdirektorat Badan Hukum;

c. Subdirektorat Jaminan Fidusia;

d. Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara;

e. Subdirektorat Notariat;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;

d. Pemberian pertimbangan hukum di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perdata.

Subdirektorat Hukum Perdata Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum.

Subdirektorat Badan Hukum mempunyai yugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perseroan tertutup, perseroan terbuka, lembaga keuangan dan penanaman modal, badan hukum sosial, dokumentasi dan pengumuman badan hukum secara elektronik.

Subdirektorat Jaminan Fidusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan fidusia, evaluasi dan pelaporan fidusia, dan dokumentasi fidusia.

Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Harta Peninggalan, penanganan pendaftaran kurator dan pengurusan dan penanganan daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat.

Subdirektorat Notariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian jabatan Notaris serta dokumentasi notariat dan Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Pidana

Download

Direktorat Pidana terdiri atas:

a. Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi;

b. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c. Subdirektorat Daktiloskopi;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Direktorat Pidana mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pidana.

Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi.

Subdirektorat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaak kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengangkatan, mutasi, pemberhentian, bimbingan dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil.

Subdirektorat Daktiloskopi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporam di bidang perumusan, data dan identifikasi serta dokumentasi dan arsip teraan daktiloskopi.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Tata Negara

Download

Direktorat Tata Negara, terdiri atas:

a. Subdirektorat Status Kewarganegaraan;

b. Subdirektorat Pewarganegaraan;

c. Subdirektorat Partai Politik;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Tata Negara mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teksnis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik;

b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik;

c. Pemberian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tata Negara.

Subdirektorat Status Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan dan pengelolaan data kewarganegaraan.

Subdirektorat Pewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pewarganeragaan.

Subdirektorat Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik.

Struktur

Overview

Produk Hukum

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional