Badan Hukum, Notariat, Wasiat & Fidusia

Penyelesaian Permohonan Pengangkatan PPNS

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Hukum Internasional

Berita Terbaru

Kunjungi Sentra Pelestari Budaya Bali, Yasonna Laoly: Saya Senang Prapen Wesi Aji Sudah Paham Soal Sertifikat Hak Merek

Denpasar - Saya senang Prapen Wesi Aji sudah paham soal sertifikat hak merek, ini menjadi... Selanjutnya

Menyelaraskan RPP Kewarganegaraan Ditjen AHU Undang Dukcapil dan Setneg

TANGERANG - Masih terdapat sejumlah persoalan tentang anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campur atara Warga... Selanjutnya

Ditjen AHU Kawal Ketat Yayasan Yang Didirikan Pihak Asing

TANGERANG SELATAN - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi... Selanjutnya

Perkuat Persatuan; Kemenkumham Laksanakan Pekan Olahraga

CINERE - Masih meluasnya penyebaran Covid 19 tidak menyurutkan pelaksanaan peringatan kemerdekaan ke 75 Tahun... Selanjutnya

Ditjen AHU Terapkan Keamanan Informasi yang Handal Demi Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Tangerang - Banyak jalan menuju Roma, inilah yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen... Selanjutnya

Produk Hukum AHU
  • Pelayanan Fidusia

    Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

    Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

    Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

    • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
    • Pelayanan Perubahan Fidusia
    • Pelayanan Roya Fidusia

  • Pelayanan Notariat

    Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

    Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

    "Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

    Pelayanan Notariat diantaranya :

    1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
    2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
    3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
    4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
    5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
    6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

  • Pelayanan Badan Hukum

    Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

    Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

    1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
    2. Pendirian Perseroan Terbatas
    3. Perubahan Perseroan Terbatas
    4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
    5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
    6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
    7. Merger 
    8. Akuisis
    9. Pembubaran

  • Pelayanan Kurator

    Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

  • Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

    Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

    Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

    Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

    1. Permohonan Wasiat

  • Pelayanan Penerjemah Sumpah

    Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

    Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

  • Pelayanan Legalisasi

    Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

    Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

  • Yayasan

    Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

    Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

  • Perkumpulan

    Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

  • Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

    1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
    Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

    2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
    Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

    3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
    Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

    Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

  • Pelayanan Hukum Grasi

    Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Perdata

Pelayanan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

  • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
  • Pelayanan Perubahan Fidusia
  • Pelayanan Roya Fidusia

Pelayanan Notariat

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Pelayanan Notariat diantaranya :

  1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
  2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
  3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
  4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
  5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
  6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

Pelayanan Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

  1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
  2. Pendirian Perseroan Terbatas
  3. Perubahan Perseroan Terbatas
  4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
  5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
  6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
  7. Merger 
  8. Akuisis
  9. Pembubaran

Pelayanan Kurator

Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

  1. Permohonan Wasiat

Pelayanan Penerjemah Sumpah

Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

Pelayanan Legalisasi

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Yayasan

Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pidana

Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pelayanan Hukum Grasi

Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Tata Negara

Daktiloskopi

Otoritas Pusat Hukum Internasional

Aplikasi AHU
Video Tutorial
FAQ

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PEMBAHARUAN DATA NOTARIS

 

Sehubungan dengan surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 131/U/2-VI/PP-INI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pembaharuan Data Notaris, diberitahukan kepada Seluruh Notaris, bahwa pembaharuan data Notaris diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, berikut kami sampaikan dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk Pembaharuan Data Notaris:

A.    Yang dapat melakukan Pembaharuan Data Notaris:

1.      Seluruh Notaris yang telah memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengangkatan Notaris.

2.      Telah melakukan sumpah pengangkatan Notaris pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM.

3.      Memiliki User ID pada AHU Online.

 

B.    Dokumen yang harus disiapkan:

Berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan dalam bentuk file (jpg/pdf) ukuran 2MB sebagai berikut:

1.      Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah (jpg).

2.      KTP (jpg).

3.      NPWP (jpg).

4.      Akte Kelahiran (pdf).

5.      Kartu Tanda Anggota (KTA) PP-INI (jpg).

6.      Input Nomor Rekening dan Nomor Buku Tabungan Rekening BNI.

7.      SK Pengakatan Notaris (pdf).

8.      Surat Pemekaran Wilayah Notaris (pdf), bagi Notaris yang telah disetujui pemekarannya.

9.      SK Perpindahan Wilayah Notaris (pdf), bagi Notaris yang telah disetujui perpindahannya.

10.   Surat Persetujuan Ditjen AHU tentang Keterangan Perubahan Nama (pdf), bagi Notaris yang permohonan telah disetujui.

11.   Surat Persetujuan Ditjen AHU tentang Penambahan Gelar (pdf), bagi Notaris yang permohonan telah disetujui.

12.   Alamat kantor dibuktikan dengan KOP Surat Notaris (jpg).

13.   SK Cuti yang dikeluarkan oleh MPD/ MPW/MPP (pdf), bagi Notaris yang pernah mengambil cuti.

14.   Notifikasi email Nomor Aktivasi Registrasi GRIPS dari PPATK (jpg).

15.   Specimen Notaris yang terdiri dari : Tandatangan, Paraf, dan Stempel (jpg).

 

C.   Pelaksanaan Pembaharuan Data:

Pembaharuan Data Notaris dapat dilakukan dengan cara Notaris LOGIN pada laman ahu.go.id sesuai User ID yang telah dimiliki Notaris, dan untuk melengkapi pembaharuan data dengan mengunggah dokumen yang diminta.

 

D.   Bagi Notaris yang tidak melakukan Pembaharuan Data Notaris:

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Notaris belum melakukan pembaharuan data maka akun Notaris untuk sementara akan diblokir sampai dengan pembaharuan data dilakukan.

 

E.    Lain-lain :

1.    Isian Pembaharuan Data Notaris merupakan tanggung jawab Notaris sesuai dengan dokumen asli yang diunggah, apabila tidak sesuai maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.      Untuk Pembaharuan Data Notaris yang dikenakan tarif PNBP (perubahan nama dan penambahan gelar) akan diproses sesuai dengan permohonan kecuali sudah ada surat persetujuannya.

3.    Jika ada kendala dalam pengisian Pembaharuan Data Notaris dapat bertanya melalui email konsultasi.kenotariatan@gmail.com, dengan subject: pembaharuan data.

 

 

Jakarta,  26   Juni   2020

Direktur Perdata


PENGUMUMAN Layanan Konsultasi SABH, SABU dan Koperasi

  • Pengumuman Konsultasi SABH 2.jpg



  • PENGUMUMAN SIMULASI PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS (PPKJN) GELOMBANG KE-1 TAHUN 2020 SECARA ONLINE

         Sehubungan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar akibat adanya pandemi Covid-19 maka Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) Gelombang Ke-1 Tahun 2020 rencananya akan dilaksanakan secara online. Namun sebelumnya akan dilaksanakan simulasi (uji coba) PPKJN secara online.
     
         Untuk itu, diberitahukan kepada peserta PPKJN yang telah lolos tahap verifikasi pada tanggal 16 Maret 2020 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
     
    A.  Peserta Simulasi PPKJN secara online
     
         Peserta yang mengikuti simulasi PPKJN adalah peserta yang telah dinyatakan lolos dan masuk pada  gelombang ke-1 berdasarkan notifikasi di akun PPKJN peserta. Simulasi ini wajib diikuti oleh peserta.
     
    B. Waktu dan Tempat
     
         Simulasi PPKJN Gelombang Ke-1 Tahun 2020 akan dilaksanakan melalui live meeting  aplikasi zoom pada:
         1. Hari/Tanggal         : Kamis, 28 Mei 2020
             Waktu                   : 10.00 s.d. selesai
             Agenda                 : Registrasi peserta
     
         2. Hari/Tanggal         : Jumat, 29 Mei 2020
             Waktu                   : 10.00 s.d. selesai
             Agenda                 : Simulasi PPKJN Gelombang Ke-1 Tahun 2020
     
    C.   Tata Tertib Pelaksanaan Simulasi
     
          Untuk memperlancar jalannya simulasi, peserta wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut:
    1. Mempersiapkan Kartu Peserta Pelatihan PPKJN Gelombang Ke-1 Tahun 2020
    2. Menggunakan Laptop/ PC untuk bergabung dalam pelatihan online, dilarang menggunakan handphone karena akan   menyulitkan pada saat ada pemaparan materi dari narasumber.
    3. Berada pada tempat yang memungkinkan untuk melakukan pelatihan online yakni ruangan yang tenang, penerangan yang cukup, dan akses internet yang lancar.
    4. Menggunakan pakaian kemeja putih dan celana panjang/rok berwarna hitam.
    5. Peserta masuk ke link pelatihan melalui Google Chrome.
    6. Peserta wajib bergabung pada pelatihan online paling cepat satu jam sebelum dimulainya pelatihan atau paling lama tiga puluh menit sebelum dimulainya pelatihan.
    7. Setelah masuk pada pelatihan online peserta harus merubah nama di zoom menjadi nomor urut peserta.
    8. Peserta wajib mendownload seluruh warna layar background yang dikirimkan pada email peserta dan memasang background tersebut sesuai warna yang diinstruksikan oleh panitia pelaksana.
    9. Pada saat pelatihan berlangsung peserta wajib berada di depan laptop/PC dan tidak diperkenankan meninggalkan pelatihan kecuali izin terlebih dahulu dan dikonfirmasi oleh pengawas.
    10. Peserta dilarang menonaktifkan kamera hingga kegiatan pelatihan berakhir baik pada saat sesi materi maupun pada saat sesi Pre Test dan Post Test.
    11. Apabila ada pertanyaan peserta dapat menanyakan melalui chat zoom.
    12. Pada sesi tanya jawab peserta dapat menyebutkan nomor urut pada chat zoom untuk selanjutnya pengawas akan menyampaikan kepada pemateri, peserta yang mendapatkan kesempatan dapat mengaktifkan suara dan bertanya.
    13. Pada saat Pre Test dan Post Test peserta dilarang menggunakan handphone didampingi orang lain atau joki, serta dilarang membuka literatur apapun yang berkaitan dengan kenotariatan.
    14. Peserta dilarang menggunakan joki atau recording pada saat live.
    15. Apabila peserta melakukan pelanggaran pada poin 9 sampai dengan poin 14 maka peserta dapat digugurkan atau didiskualifikasi dari pelatihan.
        .         
    D. Lain-lain
     
         Informasi lebih lanjut terkait dengan nomor peserta, link zoom dan background akan disampaikan melalui email masing-masing peserta yang terdaftar pada saat pendaftaran PPKJN.
     
    Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih
     
    Jakarta,  Mei 2020
    TTD

     

    Panitia PPKJN


    PENGUMUMAN: SEMENTARA PELAYANAN LEGALISASI

    1. Kepada Pemohon Layanan LEGALISASI, sehubungan dengan penutupan sementara loket layanan, maka seluruh form bukti pembayaran PNBP dapat dimasukkan ke kotak yang telah kami sediakan;
    2. Bukti PNBP akan diambil setiap pagi Pukul 08.00 untuk dilakukan Pencetakan Stiker dan Hasil Pencetakan Stiker akan dikirim kepada Pemohon sesuai alamat yang tertera pada aplikasi ALEGTRON (mohon agar pemohon mengisi alamat pemohon secara jelas dan lengkap/berikut dengan kode pos).;
    3. Untuk media informasi bagi Pemohon, pada hari tertentu kami menyediakan nomor contact pegawai yang dapat dihubungi melalui phone whatsaap (telepon HANYA kami terima pada HARI KERJA dan pada jam tertentu pukul 08.00 s.d 12.00 dan Pukul 13.00 s.d 15.00), dengan petugas sebagai berikut.


    PENGUMUMAN PERUBAHAN LAYANAN BADAN HUKUM

    Perubahan Pelayanan Badan Hukum kini tidak dapat melalui Aplikasi Whatsapp (WA), tapi hanya melalui email:
     
    subdit.badanhukum@gmail.com


    PENGUMUMAN

    TENTANG 

    PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS 

    JABATAN NOTARIS GELOMBANG KE-1 TAHUN 2020

     

    Sehubungan dengan telah diumumkannya hasil verifikasi Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) untuk tahun 2020 pada tanggal 16 Maret 2020, diberitahukan bahwa terdapat perubahan jadwal pelaksanaan PPKJN untuk gelombang ke-1 yang semula telah diumumkan di history akun peserta yakni tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 03 April 2020 ditunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

     

    Pengumuman lebih lanjut terkait dengan jadwal dan tempat pelaksanaan PPKJN gelombang ke-1 akan diumumkan di AHU Online paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan PPKJN gelombang ke-1.

     

     

    Jakarta,     Maret 2020

    TTD

    Direktur Perdata


    PENGUMUMAN PELAYANAN LEGALISASI

     

    PENGUMUMAN

    DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN

    WABAH PANDEMI COVID-19

    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM AKAN MENGUBAH SEMENTARA POLA LAYANAN PENCETAKAN STIKER LEGALISASI

     

    UNTUK LAYANAN LEGALISASI ELEKTRONIK PADA LOKET CIKINI SAMPAI BATAS WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.

    BAGI PEMOHON YANG SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN VOUCHER DAPAT MENGUMPULKAN 

    BUKTI PEMBAYARAN PADA KOTAK (DROP BOX) YANG DISEDIAKAN YANG ADA DI GEDUNG CIKINI.

     

    STIKER LEGALISASI AKAN DIKIRIMKAN

    KE ALAMAT PEMOHON MELALUI POS.

     

    UNTUK MEMPERLANCAR PROSES PENGIRIMAN STIKER LEGALISASI, PEMOHON DIHARAPKAN MENGISI

    KOLOM ALAMAT PADA PERMOHONAN

    DENGAN BENAR DAN TEPAT

     

    TERIMAKASIH



    Pengumuman Sistem Administrasi Badan Usaha

    Sehubungan dengan adanya penyesuaian pada penomoran Surat Keterangan pada layanan Sistem Administrasi Badan Usaha, dengan ini kami beritahukan kepada para Notaris untuk mencetak kembali Surat Keterangan yang telah terbit.
     

     

    Terima kasih,

    Ditjen AHU


    PENGUMUMAN TENTANG PENDAFTARAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS GELOMBANG KE-1 TAHUN 2020 TERHADAP CALON NOTARIS

    Diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang intinya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus melampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu fotokopi Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

    A.        PESERTA PELATIHAN

    Peserta Pelatihan adalah calon Notaris Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan dan peserta berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    B.        SYARAT-SYARAT PELATIHAN

    a.     Syarat Umum :

    1.      Warga Negara Indonesia;

    2.      Berusia 27 tahun pada saat melakukan pendaftaran PPKJN;

    3.      Berijazah sarjana hukum dan strata dua (M.Kn/Spn/CN);

    4.     Sudah melaksanakan magang di kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN) yang diketahui oleh Organisasi Notaris;

    5.    Tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.

     

    b.    Syarat Pendukung :

    1.      Pasfoto ukuran 4x6 latar belakang merah;

    2.      Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;

    3.      Ijazah sarjana hukum dan Ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN);

    4.      Sertifikat kelulusan kode etik dari Organisasi Notaris;

    5.    Surat keterangan magang paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut di kantor Notaris terhitung sejak tanggal ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN) dikeluarkan, yang diketahui oleh Organisasi Notaris yang dibuktikan dengan cap Organisasi Notaris;

    6.   Surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) dari calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;

    7.      Surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar.

     

    Syarat pendukung tersebut wajib diunggah oleh peserta secara elektronik melalui laman ppkjn.ahu.go.id. Foto diunggah dalam format JPG sedangkan untuk dokumen diunggah dalam format PDF dengan ukuran maksimal 5MB dan harus jelas, tidak blur atau terlalu kecil sehingga tidak dapat terbaca.

     

    Apabila dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai yang disyaratkan, maka permohonan DITOLAK/DIGUGURKAN.

    C.        PELAKSANAAN PELATIHAN

    1.     Pendaftaran peserta dibuka pada 18 Februari 2020 Pukul 06.00 WIB melalui laman ppkjn.ahu.go.id, sampai dengan kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terpenuhi.

    2.      Kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuka saat ini adalah 1000 (seribu) peserta dan pelatihan akan dibagi menjadi dua gelombang yang waktu dan tempat pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.

    3.        Peserta yang lulus verifikasi akan disampaikan melalui email.

    4.   Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dicetak oleh peserta melalui laman ppkjn.ahu.go.id dengan masuk ke akun peserta pada saat pendaftaran.

    5.   Waktu dan tempat pelatihan tercantum dalam Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.

    6.   Untuk dapat mengikuti pelatihan, peserta wajib membawa Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan KTP atau kartu tanda pengenal/identitas lainnya yang berlaku dan terdaftar.

    7.    Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan kegiatan sebagai berikut:

    a.      Pembukaan;

    b.      Penyampaian materi;

    c.      Penutupan.

    D.        LAIN-LAIN

    1.   Kesalahan administratif dalam pengisian formulir pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.

    2.   Apabila pendaftaran dilakukan sebelum Pukul 06.00 WIB pada tanggal 18 Februari 2020, permohonan akan ditolak.

    3.     Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, tata tertib, dan jadwal Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris akan diumumkan melalui website ahu.go.id setelah pengumuman lulus verifikasi disampaikan melalui email.

     

    Jakarta,     Februari 2020

    TTD

    DIREKTUR PERDATA


    Maklumat Pelayanan