Badan Hukum, Notariat, Wasiat & Fidusia

Penyelesaian Permohonan Pengangkatan PPNS

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Hukum Internasional

Berita Terbaru

Ditjen AHU wujudkan PMPRB Guna Meraih Predikat WBK/WBBM

Tangerang - Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum... Selanjutnya

Pertahankan opini WTP Kemenkumham Selenggarakan Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengelar Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan... Selanjutnya

Kemenkumham Terus Berupaya Wujudkan Predikat WBK/WBBM

BPSDM, Depok - Banyak jalan menuju Roma inilah yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi... Selanjutnya

Program Prioritas Ditjen AHU: 1.052.951 data Kewarganegaraan yang akan di Digitalisasikan Tahun Ini

Depok - Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Ditjen AHU merupakan salah satu lnstansi pemerintah yang... Selanjutnya

Ditjen AHU; Terus Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

JAKARTA - Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian dan Lembaga yang... Selanjutnya

Produk Hukum AHU
  • Pelayanan Fidusia

    Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

    Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

    Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

    • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
    • Pelayanan Perubahan Fidusia
    • Pelayanan Roya Fidusia

  • Pelayanan Notariat

    Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

    Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

    "Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

    Pelayanan Notariat diantaranya :

    1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
    2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
    3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
    4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
    5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
    6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

  • Pelayanan Badan Hukum

    Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

    Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

    1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
    2. Pendirian Perseroan Terbatas
    3. Perubahan Perseroan Terbatas
    4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
    5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
    6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
    7. Merger 
    8. Akuisis
    9. Pembubaran

  • Pelayanan Kurator

    Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

  • Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

    Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

    Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

    Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

    1. Permohonan Wasiat

  • Pelayanan Penerjemah Sumpah

    Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

    Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

  • Pelayanan Legalisasi

    Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

    Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

  • Yayasan

    Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

    Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

  • Perkumpulan

    Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

  • Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

    1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
    Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

    2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
    Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

    3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
    Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

    Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

  • Pelayanan Hukum Grasi

    Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Perdata

Pelayanan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ditjen AHU memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan Fidusia. Diantaranya:

  • Pelayanan Pendaftaran Fidusia
  • Pelayanan Perubahan Fidusia
  • Pelayanan Roya Fidusia

Pelayanan Notariat

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Pelayanan Notariat diantaranya :

  1. Pelayanan Pendaftaran Calon Notaris
  2. Pelayanan Perubahan Data Notaris
  3. Pelayanan Perpindahan Wilayah Kedudukan Notaris
  4. Pelayanan Pemberhentian Notaris
  5. Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
  6. Pelayanan Sertifikat Cuti Notaris

Pelayanan Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Ditjen AHU memberikan pelayanan - pelayanan terkait dengan Badan Hukum seperti :

  1. Pesan Nama Perseroan Terbatas
  2. Pendirian Perseroan Terbatas
  3. Perubahan Perseroan Terbatas
  4. Pendirian Pending Perseroan Terbatas
  5. Perubahan Pending Perseroan Terbatas
  6. Penyesuaian Undang - Undang 2007
  7. Merger 
  8. Akuisis
  9. Pembubaran

Pelayanan Kurator

Dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang Undang ini.

Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat wasiat, surat keterangan waris, kepailitan, aset bank dalam likuidasi, dan Harta Tidak Terurus.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris

Dalam Ditjen AHU memberikan pelayanan terkait wasiat seperti :

  1. Permohonan Wasiat

Pelayanan Penerjemah Sumpah

Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator) adalah seorang penerjemah yang diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan untuk diangkat sebagai Penerjemah Tersumpah Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.

Terjemahan Tersumpah digunakan untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi milik lembaga pemerintahan, perusahaan swasta nasional maupun asing serta perorangan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, notarial deed, sertifikat kepemilikan, agreement, akte lahir, akte nikah, ijazah dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Setiap terjemahan tersumpah akan disertai pernyataan tertulis (affidavit) dari penerjemah tersumpah yang bersangkutan pada dokumen hasil terjemahannya yang menyatakan bahwa hasil terjemahan tersebut adalah akurat dan benar.

Pelayanan Legalisasi

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Yayasan

Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pidana

Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Untuk lebih memperjelas, kami akan jelaskan contoh tugas dan kewenangan penyidik PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah.

1. PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi
Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (“UU LLAJ”) penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus. Kemudian, siapakah PPNS lalu lintas dan angkutan jalan itu? Hal ini ternyata dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 PP No. 80 Tahun 2012 bahwa PPNS lalu lintas dan angkutan jalan merupakan PNS yang berada di bawah Menteri yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan PNS untuk PPNS dapat diberikan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PPNS lalu lintas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) UU LLAJ. Kewenangan PPNS lalu lintas dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat [2] UU LLAJ). Pelaksanaan kewenangan PPNS lalu lintas dapat dikatakan bersifat subordinatif dengan penyidik Kepolisian, hal ini terlihat dari ketentuan bahwa apabila PPNS lalu lintas ingin melakukan razia kendaraan maka harus didampingi oleh penyidik Kepolisian (Pasal 266 ayat [4] UU LLAJ) serta dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS lalu lintas wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Pasal 263 ayat [2] UU LLAJ).

2. PPNS pada Kementerian Kehutanan
Ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan). Kewenangan PPNS di bidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU Kehutanan.

3. PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), penyidikan terhadap tindak pidana telekomunikasi, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan PPNS telekomunikasi diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Pelayanan Hukum Grasi

Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi bebas dari hukuman sama sekali. Di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

Tata Negara

Daktiloskopi

Otoritas Pusat Hukum Internasional

Aplikasi AHU
Video Tutorial
FAQ

Pengumuman Maintenance pada Sistem Administrasi Badan Usaha

Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa pada hari Selasa, 18 Februari 2020 pukul 11.00 WIB s.d. Rabu, 19 Februari 2020 pukul 12.00 WIB pelayanan jasa hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha tidak dapat diakses untuk sementara waktu karena akan dilakukan proses pemeliharaan data pada Sistem AHU Online. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

 

Terima kasih,

Ditjen AHU


PENGUMUMAN TENTANG PENDAFTARAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS GELOMBANG KE-1 TAHUN 2020 TERHADAP CALON NOTARIS

Diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang intinya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus melampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu fotokopi Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A.        PESERTA PELATIHAN

Peserta Pelatihan adalah calon Notaris Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan dan peserta berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B.        SYARAT-SYARAT PELATIHAN

a.     Syarat Umum :

1.      Warga Negara Indonesia;

2.      Berusia 27 tahun pada saat melakukan pendaftaran PPKJN;

3.      Berijazah sarjana hukum dan strata dua (M.Kn/Spn/CN);

4.     Sudah melaksanakan magang di kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN) yang diketahui oleh Organisasi Notaris;

5.    Tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.

 

b.    Syarat Pendukung :

1.      Pasfoto ukuran 4x6 latar belakang merah;

2.      Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;

3.      Ijazah sarjana hukum dan Ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN);

4.      Sertifikat kelulusan kode etik dari Organisasi Notaris;

5.    Surat keterangan magang paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut di kantor Notaris terhitung sejak tanggal ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN) dikeluarkan, yang diketahui oleh Organisasi Notaris yang dibuktikan dengan cap Organisasi Notaris;

6.   Surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) dari calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;

7.      Surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar.

 

Syarat pendukung tersebut wajib diunggah oleh peserta secara elektronik melalui laman ppkjn.ahu.go.id. Foto diunggah dalam format JPG sedangkan untuk dokumen diunggah dalam format PDF dengan ukuran maksimal 5MB dan harus jelas, tidak blur atau terlalu kecil sehingga tidak dapat terbaca.

 

Apabila dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai yang disyaratkan, maka permohonan DITOLAK/DIGUGURKAN.

C.        PELAKSANAAN PELATIHAN

1.     Pendaftaran peserta dibuka pada 18 Februari 2020 Pukul 06.00 WIB melalui laman ppkjn.ahu.go.id, sampai dengan kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terpenuhi.

2.      Kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuka saat ini adalah 1000 (seribu) peserta dan pelatihan akan dibagi menjadi dua gelombang yang waktu dan tempat pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.

3.        Peserta yang lulus verifikasi akan disampaikan melalui email.

4.   Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dicetak oleh peserta melalui laman ppkjn.ahu.go.id dengan masuk ke akun peserta pada saat pendaftaran.

5.   Waktu dan tempat pelatihan tercantum dalam Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.

6.   Untuk dapat mengikuti pelatihan, peserta wajib membawa Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan KTP atau kartu tanda pengenal/identitas lainnya yang berlaku dan terdaftar.

7.    Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan kegiatan sebagai berikut:

a.      Pembukaan;

b.      Penyampaian materi;

c.      Penutupan.

D.        LAIN-LAIN

1.   Kesalahan administratif dalam pengisian formulir pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.

2.   Apabila pendaftaran dilakukan sebelum Pukul 06.00 WIB pada tanggal 18 Februari 2020, permohonan akan ditolak.

3.     Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, tata tertib, dan jadwal Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris akan diumumkan melalui website ahu.go.id setelah pengumuman lulus verifikasi disampaikan melalui email.

 

Jakarta,     Februari 2020

TTD

DIREKTUR PERDATA


Maklumat Pelayanan



PENGUMUMAN LAYANAN KEWARGANEGARAAN

 

Dengan ini kami beritahukan kepada seluruh pengguna layanan kewarganegaraan,

bahwa setiap fotokopi dokumen persyaratan yang akan dilampirkan oleh pemohon harus dilegalisasi oleh Notaris, Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.

 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

 

 

Jakarta, 04 Februari 2020

 

TTD

DIREKTUR TATA NEGARA


PENGUMUMAN CALL CENTER DITJEN AHU

  • PEMBERITAHUAN.png


  • PENGUMUMAN KEWAJIBAN PENGISIAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI

  • Untitled-2.jpg


  • PENGUMUMAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN JABATAN NOTARIS SECARA ONLINE TAHUN 2019 GELOMBANG KE 2

    PENGUMUMAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN

    PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN JABATAN NOTARIS

    SECARA ONLINE TAHUN 2019

    GELOMBANG KE 2

     

    Diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  akan membuka pendaftaran pengangkatan dan perpindahan jabatan Notaris sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan ketentuan sebagai berikut :

    A.        TAHAPAN KEGIATAN ADMINISTRASI

    Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut :

    No.

    Tanggal

    Kegiatan

    1.

    Tanggal mulai dan batas akhir pengangkatan.

     

    30 Desember 2019 s.d. 12 Januari 2020

    Melakukan pendaftaran pengangkatan dan perpindahan jabatan Notaris dengan mengisi Format Isian pada laman ahu.go.id.

     

    1.    Permohonan Pengangkatan

    -        Sebelum mengajukan permohonan, calon Notaris wajib melakukan pembayaran biaya akses melalui SIMPADU.

    -        Pendaftaran pengangkatan dilakukan dengan menggunakan user dan password pada saat melakukan pendaftaran PPKJN.

    -        Setelah melakukan pembayaran biaya akses, login dengan menggunakan user dan password PPKJN, serta mengisi Format Isian.

    -        Bahwa peserta 10 (sepuluh) terbaik PPKJN dan daftar tunggu (permohonan pengangkatan tahun 2016-2017) wajib mengikuti mekanisme/prosedur pendaftaran berdasarkan tata cara yang diatur dalam Permenkumham No. 19 Tahun 2019.

    2.    Permohonan Perpindahan

    -       Sebelum mengajukan permohonan,  Notaris wajib melakukan pembayaran biaya akses melalui SIMPADU.

    -       Pendaftaran perpindahan dilakukan dengan menggunakan user dan password Notaris yang sudah terdaftar pada AHU Online.

    -       Setelah melakukan pembayaran biaya akses, login dengan menggunakan user dan password Notaris yang sudah terdaftar pada AHU Online, serta mengisi Format Isian.

     

    2.

    Tanggal dan batas akhir penerimaan dokumen fisik.

    Sejak dilakukannya pendaftaran sampai dengan tanggal 1 Februari 2020. Karena tanggal 1  Februari adalah hari libur maka berkas terakhir diterima pada tanggal 3 Februari 2020.

     

    Pemohon wajib mengirimkan berkas persyaratan melalui alamat Gedung Cik’s, di Jalan Cikini Raya No 84-86 Menteng, Jakarta Pusat (pengiriman berkas selain pada alamat Gedung Cik’s akan ditolak). Apabila berkas persyaratan diterima lebih dari tanggal 3 Februari 2019, maka permohonan ditolak.

    3.

    Tanggal dan batas akhir pemeriksaan dokumen fisik.

    Sejak diterima Subdit Notariat sampai tanggal 21 Februari 2020.

    Verifikasi berkas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

    4.

    Tanggal dan batas akhir Pembayaran.

    Sejak pemohon menerima konfirmasi lolos verifikasi melalui email atau user pemohon pada saat pendaftaran, sampai dengan batas akhir pembayaran yakni tanggal 28 Februari 2020.

    Membayar PNBP dengan tarif sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila pembayaran PNBP tidak dilakukan atau dilakukan di luar tanggal yang telah ditetapkan maka permohonan ditolak.

     

    Surat Keputusan Pengangkatan dan Perpindahan Jabatan Notaris dapat diunduh secara online melalui ahu.go.id menggunakan akun pemohon.

     

    B.        LAIN-LAIN

    1.         Peserta yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Jabatan Notaris namun tidak melakukan sumpah lebih dari 60 (enam puluh) hari tanpa alasan yang sah, akan dibatalkan pengangkatan atau perpindahannya dengan Surat Keputusan Pembatalan Pengangkatan atau Perpindahan Jabatan Notaris.

    2.         Peserta yang Surat Pengangkatan atau Perpindahannya dibatalkan dapat mengajukan permohonan kembali 1 (satu) tahun setelah Surat Keputusan Pembatalan Pengangkatan atau Perpindahan Jabatan Notaris dikeluarkan.

     

    Demikian agar menjadi perhatian.

    Jakarta,     Desember 2019

    TTD

     

    DIREKTUR PERDATA

     

     

     


    PENGUMUMAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



    PENGUMUMAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA



    TAMBAHAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS TAHUN 2019

    Diberitahukan kepada Pemohon Pengangkatan dan Perpindahan Notaris yang melakukan pendaftaran secara online, mulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 08 Desember 2019, bahwa :

     

    1.    Tanggal pengiriman berkas yang semula dimulai sejak tanggal 09 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember, dirubah menjadi sejak dilakukannya pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Desember 2019. Dikarenakan tanggal 28 Desember adalah hari sabtu dan Gedung Cik’s tidak menerima berkas dihari libur, maka berkas terakhir diterima di hari senin pada tanggal 30 Desember 2019.

    2.    Tanggal pemeriksaan dokumen fisik yang semula dimulai tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan  18 Januari 2020, dirubah menjadi sejak berkas diterima Subdit Notariat sampai dengan tanggal 18 Januari 2020.

    3.    Tanggal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengangkatan atau perpindahan Notaris dimulai sejak pemohon menerima konfirmasi lolos verifikasi melalui email atau akun pemohon pada saat pendftaran, sampai dengan batas akhir pembayaran adalah tanggal 25 Januari 2020.

     

    Demikian agar menjadi perhatian.

     

     

     

    Jakarta, 26 November 2019

     

    TTD

     

    Panitia Pengangkatan dan Perpindahan Notaris