Ditjen AHU Tuntaskan 5,5 Juta Permohonan Layanan pada Semester I 2026

JAKARTA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum berhasil menuntaskan hampir 5,5 juta permohonan layanan administrasi hukum sepanjang Semester I Tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Ditjen AHU dalam menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Perkuat Kedaulatan Negara, Ditjen AHU Pertajam Mekanisme Clearance dan Pemutakhiran Data Kehilangan Kewarganegaraan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat filter kedaulatan negara melalui pengetatan mekanisme verifikasi clearance lintas instansi dan pemutakhiran data dalam layanan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Obrolan Layanan Ditjen AHU ; Dirjen AHU Catat Capaian Layanan Yang Signifikan di Tahun 2026

PONTIANAK - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo mengatakan sepanjang tahun 2026, atau periode 2 Januari sampai dengan 26 April 2026, telah mencatat capaian layanan yang sangat signifikan. Secara keseluruhan, total layanan yang ditangani mencapai 4.300.149......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Obrolan Media Gathering: Dirjen AHU Ungkap 823.000 Korporasi Belum Laporkan Beneficial Owner

JAKARTA- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3,5 juta korporasi berbadan hukum yang terdaftar di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 823 ribu korporasi belum melaporkan pemilik manfaat sebenarnya (beneficial......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Menteri Hukum: Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU & OSS

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Komitmen tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) yang melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum (Kemenkum), dan Badan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Home > Ragam Unduh >

Menteri Hukum Tinjau Command Center AHU, Pastikan Layanan Cepat dan Transparan

JAKARTA – Menteri Hukum ( Menkum) Supratman Andi Agtas, didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, melakukan pemantauan langsung jalanya layanan pada unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Pantauan ini dilakukan untuk memastikan ......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

PERMOHONAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA DARING (ONLINE)

...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Pengumuman Penting >

Pemerintah Percepat Layanan Badan Hukum Sosial, Integrasi Digital Antar Kementerian Segera Diperkuat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas layanan badan hukum sosial melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menggelar kegiatan konsinyering penguatan regulasi dan standar rekomendasi teknis sebagai langkah strategis untuk menghadirkan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Andi Taletting Langi Dorong Percepatan Target Perseroan Perorangan Lewat AHU Online

Jakarta — Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, menegaskan pentingnya sinergi pusat dan wilayah dalam percepatan layanan Perseroan Perorangan saat memberikan arahan Diskusi Interaktif Ekosistem dan Bimtek Layanan Perseroan Perorangan pada Aplikasi AHU Online di Jakarta, Selasa (3/3/26)....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >