Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menorehkan pencapaian positif dengan melampaui seluruh target Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan besar ini dipaparkan langsung oleh Direktur Jenderal AHU, Widodo, dalam Rapat Kerja Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi XIII DPR RI yang berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026. "Pada Tahun 2025 Ditjen AHU berhasil melampaui target terhadap 3 (tiga) Sasaran Program (SP)" ujar Widodo saat membuka pemaparan capaian tersebut.

Dalam laporan resminya, Widodo menguraikan secara rinci indikator keberhasilan instansi yang dipimpinnya, di mana Indeks Penegakan Hukum meraih nilai 3,88 dari target 3,50. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat juga berada di angka memuaskan yaitu 3,86 dari target 3,71, dan Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan melonjak ke angka 3,65 dari target awal 3,10.

Secara akumulatif, Ditjen AHU sukses merampungkan 11.383.740 layanan atau mencapai 99,52% dari total seluruh permohonan yang masuk sepanjang tahun 2025. Akselerasi dan efisiensi ini didukung penuh oleh kehadiran 148 jenis layanan berbasis digital yang dapat diakses secara daring untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peningkatan yang sangat signifikan juga terjadi pada sektor keuangan publik, di mana realisasi penerimaan negara bukan pajak menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat.

Dirjen AHU menjelaskan bahwa "realisasi Penerimaan PNBP selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun ini, target penerimaan PNBP sejumlah Rp1.090.000.000.000,00. Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2025 sejumlah Rp1.209.390.618.644,00 atau sebesar 110.95% dari target PNBP Ditjen AHU Tahun 2025".

Selain penguatan tata kelola internal, Ditjen AHU berkontribusi nyata dalam menyukseskan agenda strategis nasional. Pada tingkat domestik, instansi ini telah mempercepat legalisasi badan hukum bagi 83.565 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Langkah strategis lainnya adalah mengesahkan 19.314 yayasan guna menyokong program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mendukung Asta Cita Presiden.

Sementara di kancah global, Ditjen AHU aktif mendukung peningkatan rating Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF) menjadi Largely Compliant atas rekomendasi 7 FUR. Di samping itu, instansi ini terus melakukan penguatan instrumen hukum lintas negara, termasuk memfasilitasi proses ekstradisi dan kerja sama internasional lainnya.

Saat ini, Ditjen AHU juga sedang mempercepat proses aksesi HCCH Service Convention 1965 melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Penuntasan konvensi ini dinilai sangat krusial untuk memangkas birokrasi peradilan internasional.

"Aksesi Service Convention akan menghadirkan kepastian hukum serta menyederhanakan mekanisme penyampaian dokumen melalui Central Authority to Central Authority, sehingga proses menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.".Pungkasnya