Ditemukan 716 tulisan terkait dengan kata yang anda cari
MALANG – Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Santun Maspari Siregar, mengatakan setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. ...Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan 8 sasaran strategis kegiatan dalam target kinerja Kemenkumham TA.2023. Hal itu disampaikan Edward dihadapan Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >GARUT - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Cahyo R. Muzhar mengajak notaris untuk ikut mendukung Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak hanya bagi pengusaha domestik, tetapi juga mancanegara. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini Indonesia sedang......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta - Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menandatangani nota kesepahaman tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. ...Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Palembang – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kembali menghadirkan Perseroan Perorangan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia, yang kali ini dihadirkan di Kota Palembang pada kegiatan Sriwijaya......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >BALI - Presiden sebagai kepala negara dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 14 Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 memiliki hak prerogatif antara lain Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta – Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), mengamanatkan bahwa setiap korporasi wajib menentukan pemilik manfaat......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >JAKARTA — Dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah membuka informasi BO yang dapat diakses publik. Keterbukaan informasi BO menjadi hal yang sangat penting, menurut Laporan Ernst & Young (EY)......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Bahwa untuk menetapkan identitas seseorang (personal identification) dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain dengan cara mempelajari, mengamati dan meneliti profil wajah seseorang, pasfoto, bentuk kepala, bentuk badan, gigi, sidik jari atau suara. Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > ArtikelTugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum (Ditjen AHU) adalah unsur pelaksana yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum....Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Artikel
Pengumuman Penting