
Bandung – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menegaskan transformasi digital dan integrasi data korporasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Widodo menjelaskan, Ditjen AHU saat ini mengadministrasikan lebih dari 3,9 juta entitas korporasi dan badan usaha di seluruh Indonesia. Data tersebut memiliki peran penting karena menjadi rujukan bagi berbagai kementerian dan lembaga dalam mendukung perizinan, perpajakan, pengawasan usaha hingga pelayanan publik.
Menurutnya, integrasi data antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai kepemilikan, kepengurusan maupun legalitas suatu korporasi.
“Jangan sampai data di AHU menyebut A dan B, tetapi di kementerian lain tercatat C dan D. Perbedaan seperti ini dapat menimbulkan persoalan hukum dan menghambat kepastian berusaha,” ujar Widodo saat menjadi narasumber dalam Konferensi Nasional ke-5 APHTN-HAN di Bandung, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, Ditjen AHU terus mendorong sistem pertukaran data yang terintegrasi dengan lebih dari 50 kementerian dan lembaga. Sepanjang 2023 hingga 2026, tercatat sekitar 50 juta tarikan data telah dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan penegakan hukum.
“Sekarang yang berkuasa adalah data. Data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, dan terukur,” tegasnya.
Widodo mencontohkan, integrasi tersebut dapat membantu pemerintah menelusuri pemilik hingga penerima manfaat akhir (beneficial owner) suatu perusahaan. Hal ini penting, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan kegiatan usaha, serta pencegahan penyalahgunaan badan hukum.
Selain integrasi data korporasi, Ditjen AHU juga terus mendorong transformasi digital di berbagai bidang layanan, termasuk pengembangan konsep cyber notary melalui digitalisasi proses dan produk layanan kenotariatan.
Menurut Widodo, kepastian hukum tidak bisa dibangun secara parsial karena persoalan korporasi dapat bersinggungan dengan hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, bahkan hukum internasional.
“Ketika kepastian hukum terganggu, dampaknya bukan hanya pada persoalan administrasi atau perdata, tetapi bisa merembet hingga persoalan investasi dan kedaulatan ekonomi nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, transformasi digital juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha melalui pelayanan yang lebih sederhana, cepat, efisien, serta menghemat waktu dan biaya.
Widodo berharap kalangan akademisi, praktisi hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat turut mendukung penguatan integrasi data dan reformasi digital di bidang hukum.
Ia menegaskan, seluruh upaya transformasi tersebut pada akhirnya memiliki satu tujuan besar, yakni menghadirkan kepastian hukum, memperkuat ekosistem investasi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita tidak bisa lagi terus menggunakan cara-cara konvensional di tengah perkembangan teknologi. Namun, transformasi digital harus tetap berjalan dengan menjaga asas, prinsip, dan koridor hukum,” pungkasnya.

Pengumuman Penting