
Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah Penerjemah Tersumpah di Gedung Ditjen AHU, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat profesionalisme penerjemah tersumpah dalam mendukung kepastian hukum dan pelayanan publik, khususnya dalam hubungan hukum lintas negara.
Dirjen AHU, Widodo, menegaskan bahwa pengucapan sumpah bukan sekadar seremoni atau awal menjalankan profesi, melainkan momentum dimulainya tanggung jawab profesional yang menuntut integritas, ketelitian, dan kompetensi tinggi.
“Penerjemah tersumpah bukan hanya mengalihkan suatu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi hukum yang menghubungkan kepentingan masyarakat, badan usaha, lembaga negara, dan berbagai pihak dari negara lain,” tegas Widodo dalam arahannya.
Menurutnya, di tengah globalisasi dan semakin terbukanya hubungan antarnegara, kebutuhan terhadap dokumen yang diterjemahkan secara akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin meningkat. Mulai dari investasi, perdagangan, pendidikan, perkawinan campuran, kerja sama bisnis, hingga hubungan diplomatik dan penegakan hukum internasional.
Widodo mengingatkan, kesalahan dalam menerjemahkan dokumen hukum dapat menimbulkan konsekuensi serius karena berpotensi memengaruhi hak, kewajiban, serta kepentingan hukum para pihak.
“Karena itu, profesi penerjemah tersumpah menuntut kompetensi, ketelitian, integritas, independensi, dan tanggung jawab yang tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Widodo juga menjelaskan komitmen Kementerian Hukum memperkuat tata kelola profesi penerjemah tersumpah melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan, pelaporan, pemberhentian, perpanjangan, hingga pengawasan profesi penerjemah tersumpah.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah pembaruan penting dalam regulasi tersebut, di antaranya penguatan persyaratan dan mekanisme pengangkatan, digitalisasi layanan melalui laman resmi Ditjen AHU, kewajiban pelaporan tahunan secara elektronik, serta pengaturan masa jabatan dan perpanjangan.
“Digitalisasi layanan ini bukan semata-mata perubahan dari pelayanan manual menjadi elektronik, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Terkait masa jabatan, regulasi tersebut mengatur pemberhentian penerjemah tersumpah pada usia 65 tahun serta kemungkinan perpanjangan hingga usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan persyaratan teknis yang ditentukan.
Kepada para penerjemah yang baru dilantik, Widodo menitipkan tiga pesan penting. Pertama, menjaga integritas dan independensi dengan tidak mengorbankan kebenaran hasil terjemahan demi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Kedua, terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan bahasa, terminologi hukum, serta teknologi.
Ia juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin berkembang dalam dunia penerjemahan. Menurutnya, teknologi dapat menjadi sarana pendukung pekerjaan, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab profesional penerjemah tersumpah.
“Teknologi boleh membantu, tetapi tanggung jawab atas keakuratan, kerahasiaan, dan keabsahan hasil terjemahan tetap berada pada penerjemah tersumpah,” tegas Widodo.
Ketiga, ia meminta para penerjemah menjaga kehormatan profesi dan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, tepat waktu, serta menjunjung tinggi kode etik.
Widodo juga berharap organisasi profesi, termasuk Ikatan Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah Indonesia (IPPTI), dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi, membina etika, memperkuat solidaritas, dan membangun ekosistem profesi yang sehat.
Menutup arahannya, Widodo mengucapkan selamat kepada seluruh penerjemah tersumpah yang telah diambil sumpah dan janjinya. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan nilai-nilai integritas. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi keberlangsungan profesi yang Bapak dan Ibu sandang,” pungkasnya.

Pengumuman Penting