
Depok – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus mendorong penyempurnaan regulasi di bidang hukum jaminan. Salah satunya melalui penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Benda Bergerak yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Pembahasan ini dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Layanan Hukum Perdata Ditjen AHU, Endah Widyaningsih, bersama perwakilan 20 Tenaga Ahli DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah perlunya pengaturan jaminan benda bergerak secara lebih komprehensif dalam satu undang-undang. Selain itu, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia juga menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan RUU tersebut.
Endah menjelaskan, putusan judicial review terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia membawa dampak signifikan terhadap praktik pelaksanaan eksekusi di lapangan. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) dan penyerahan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme pengadilan.
“Kalau kita berbicara mengenai eksekusi jaminan fidusia pascaputusan judicial review, dampaknya cukup besar. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela, maka diperlukan penetapan pengadilan,” ujar Endah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dalam praktiknya dapat menimbulkan tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan jumlah juru sita hingga proses eksekusi yang berpotensi membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar.
“Persoalannya, jumlah juru sita di lingkungan peradilan juga terbatas. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena proses eksekusi bisa menjadi tidak mudah dan berbiaya lebih mahal,” jelasnya.
Endah menambahkan, kondisi tersebut perlu dicarikan solusi melalui pembentukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Menurutnya, pengaturan jaminan benda bergerak harus mampu menjawab kebutuhan hukum yang berkembang, baik bagi kreditur maupun debitur
“Ini menjadi salah satu alasan mengapa RUU Jaminan Benda Bergerak perlu mengatur persoalan tersebut secara menyeluruh. Kita ingin menghadirkan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut dapat menghasilkan rumusan regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam praktik hukum jaminan.
Melalui sinergi antara Ditjen AHU, DPR RI, dan kementerian/lembaga terkait, penyusunan RUU Jaminan Benda Bergerak diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum jaminan di Indonesia, sekaligus menciptakan iklim usaha dan pembiayaan yang lebih pasti, tertib, serta berkeadilan.

Pengumuman Penting