Jakarta – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus memperkuat integrasi data korporasi dengan kementerian dan lembaga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan sekaligus mendukung iklim investasi nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (10/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa integrasi data korporasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor.

“Investasi membutuhkan kepastian hukum. Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat apabila informasi mengenai badan hukum dan badan usaha tidak dikelola secara andal. Data harus akurat, konsisten, dan dapat dipercaya,” ujar Yusril.

Menurutnya, integrasi data tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh informasi dalam satu sistem. Setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki kewenangan atas data masing-masing, dengan memperkuat interoperabilitas atau keterhubungan sistem secara aman.

Senada dengan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa integrasi data korporasi menjadi bagian penting transformasi digital pelayanan hukum. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk administrasi badan hukum, tetapi juga mendukung perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan.

“Masyarakat dan pelaku usaha tidak seharusnya berulang kali menyampaikan data yang sama kepada berbagai instansi. Melalui integrasi, informasi yang sudah tercatat dan terverifikasi dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pelayanan harus semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum,” tegas Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal AHU Widodo mengungkapkan, hingga Oktober 2026 Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data elektronik dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan BUMN. Sebanyak 15 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama.

Pemanfaatan data AHU juga terus meningkat. Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat 51.120.480 transaksi pemanggilan data, dengan lebih dari 20,7 juta transaksi terjadi sepanjang 2026 hingga Oktober.

“Angka ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan data administrasi hukum oleh berbagai instansi. Namun, yang terpenting bukan sekadar jumlah transaksi, melainkan bagaimana data tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, akurat, dan terpercaya,” kata Widodo.

Sejumlah integrasi telah memberikan manfaat konkret, di antaranya dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung penerbitan NPWP badan secara otomatis pada layanan pendirian badan usaha tertentu. Data AHU juga dimanfaatkan BKPM melalui OSS untuk validasi legalitas badan usaha, LKPP dalam pengadaan barang dan jasa, PPATK untuk analisis transaksi keuangan, serta KPK dalam mendukung pencegahan korupsi.

Untuk memperkuat keamanan dan keandalan pertukaran data, Ditjen AHU juga tengah mengembangkan API Management. Sistem ini dirancang untuk menyeragamkan standar teknis integrasi, memperkuat pengendalian hak akses, serta memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time.

Widodo menegaskan, penguatan integrasi akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemutakhiran data serta perluasan kerja sama lintas instansi.

“Integrasi data bukan sekadar menghubungkan sistem, tetapi membangun kepercayaan dan menghadirkan manfaat nyata. Kami ingin data korporasi menjadi salah satu fondasi pelayanan publik yang semakin mudah, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan ekosistem investasi yang semakin terpercaya,” pungkasnya.