Jakarta – Transformasi digital layanan Jaminan Fidusia terus dipersiapkan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sebanyak 200 perwakilan korporasi mengikuti sosialisasi dan pendampingan teknis pembaruan akun korporasi sebagai langkah awal menyambut penerapan aplikasi Jaminan Fidusia yang baru di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kepala Subdirektorat Layanan Hukum Perdata, Endah Widyaningsih, yang membuka kegiatan mewakili Direktur Perdata Ditjen AHU, mengatakan pembaruan aplikasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan Jaminan Fidusia, terutama dari sisi keamanan sistem, kecepatan, dan kemudahan akses.

“Pembaruan aplikasi ini bukan sekadar perubahan sistem, tetapi bagian dari upaya kami menghadirkan layanan Jaminan Fidusia yang lebih aman, cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Endah pada kegiatan Sosialisasi Pembaruan Akun Korporasi Fidusia pada Aplikasi Fidusia Rebuild, yang diikuti para pelaku usaha dan korporasi, baik secara luring maupun daring.

Ia menjelaskan, secara umum tahapan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak mengalami perubahan. Namun, setelah proses peralihan, pengguna akan mengakses layanan melalui aplikasi baru yang terintegrasi dengan Super Apps Kementerian Hukum.

Menariknya, aplikasi tersebut juga disiapkan untuk mendukung integrasi melalui Application Programming Interface (API). Fitur ini memungkinkan korporasi melakukan pemrosesan transaksi dalam jumlah besar secara lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem internal perusahaan.

“Melalui dukungan API, kami ingin memberikan kemudahan bagi korporasi yang memiliki kebutuhan transaksi dalam jumlah besar. Dengan demikian, proses layanan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Untuk memastikan proses migrasi berjalan lancar, seluruh korporasi yang telah memiliki akun Jaminan Fidusia diwajibkan melakukan pembaruan data akun. Tahapan ini meliputi validasi data, pencocokan nama dan dokumen perusahaan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sesuai bentuk badan usahanya.

Selain itu, korporasi juga diminta memastikan alamat perusahaan dan alamat surat elektronik (email) yang terdaftar sudah sesuai dan aktif.

Melalui sosialisasi dan pendampingan teknis ini, Ditjen AHU berharap seluruh korporasi dapat mempersiapkan proses peralihan lebih awal sehingga penerapan aplikasi baru dapat berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala berarti.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Ditjen AHU untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan administrasi hukum yang semakin modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.