Jakarta, 9 November 2026 - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum akan menyelenggarakan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 pada Selasa, 10 November 2026, di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.

Forum nasional ini diselenggarakan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara Ditjen AHU dengan kementerian, lembaga, dan mitra strategis untuk memperkuat tata kelola, pertukaran, serta pemanfaatan data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan aman.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya pemanfaatan data badan hukum dan badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik, administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, hingga penegakan hukum. Keterpaduan data antarlembaga diperlukan untuk mengurangi duplikasi informasi, meningkatkan konsistensi data, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dunia usaha.

Forum nasional ini dijadwalkan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, sebagai pembicara utama (keynote speaker) yang akan memberikan arahan strategis mengenai penguatan tata kelola dan kedaulatan data nasional.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dijadwalkan menyampaikan sambutan mengenai pentingnya integrasi data korporasi dalam mendukung transformasi pelayanan hukum dan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Forum juga akan menghadirkan Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI, untuk membahas kedaulatan data nasional dan penguatan tata kelola data bagi kepentingan publik, serta Rocky Gerung, yang dijadwalkan menyampaikan perspektif mengenai pentingnya integrasi data korporasi, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, akademisi Prof. Sofyan Sjaf akan membahas penguatan tata kelola data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia guna mendukung pelayanan publik dan kedaulatan data nasional.

Selain paparan strategis, forum ini akan menghadirkan sesi berbagi praktik baik (best practice) dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN yang telah memanfaatkan data Ditjen AHU dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan berbagi pengalaman pemanfaatan data AHU dalam administrasi perpajakan, termasuk integrasi penerbitan NPWP badan melalui layanan pendirian badan usaha.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan membahas pemanfaatan data AHU dalam mendukung perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), sedangkan LKPP akan menyampaikan praktik pemanfaatan data korporasi dan pemilik manfaat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dari sisi transparansi dan pengawasan, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) akan memberikan perspektif mengenai peran interoperabilitas data dalam mendukung pencegahan korupsi. PPATK akan membahas pemanfaatan data korporasi dan pemilik manfaat untuk mendukung analisis transaksi keuangan.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) dijadwalkan berbagi pengalaman transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan teknologi serta integrasi data vendor.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, forum ini juga akan menjadi momentum Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi antara Ditjen AHU dan kementerian/lembaga mitra.

Penandatanganan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pertukaran dan pemanfaatan data, meningkatkan kualitas serta pemutakhiran informasi, dan mendorong pengelolaan integrasi yang aman, terstandar, serta berkelanjutan.

Saat ini, Ditjen AHU juga tengah mengembangkan API Management untuk mendukung standarisasi layanan pertukaran data, pengendalian hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi secara real-time. Melalui forum nasional ini, Ditjen AHU berharap terbangun kesamaan pemahaman, pertukaran pengalaman, dan komitmen bersama untuk memperkuat keterpaduan data korporasi antar kementerian dan lembaga.

Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi proses verifikasi berulang, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan ekosistem investasi nasional yang semakin transparan dan terpercaya.