Jakarta – Perubahan regulasi hukum pidana menuntut kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan yang tepat, konsisten, dan berkepastian hukum. Terlebih, sejak 2 Januari 2026, Indonesia memasuki era baru hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperkuat tata kelola layanan Direktorat Pidana melalui Konsinyasi Transformasi Layanan Direktorat Pidana Berkepastian Hukum, di Jakarta, 9–11 November 2026.

 

Direktur Jenderal AHU, Widodo, mengatakan bahwa perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami dari sisi substansi, tetapi juga harus diikuti kesiapan aparatur dalam mengimplementasikannya pada pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum pidana.

 

“Direktorat Pidana Ditjen AHU mempunyai tugas untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan hukum pidana. Tentu hal ini penting bagi para pegawai pada Direktorat Pidana untuk memahami secara komprehensif berbagai perubahan signifikan yang ada dalam KUHP Nasional dan KUHAP, baik dari perspektif substantif, prosedural maupun implementatif,” ujar Widodo saat membuka kegiatan, Senin (9/11/2026).

 

Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan. Dalam praktik birokrasi, pelayanan yang melibatkan berbagai tahapan, unit kerja, dan petugas berpotensi menimbulkan ketidakteraturan serta ketidakkonsistenan apabila tidak didukung prosedur yang jelas.

 

“Pelayanan baik meninggalkan kesan, pelayanan terbaik menciptakan kepercayaan,” tegasnya.

 

Widodo menekankan bahwa SOP harus disusun dan diperbarui secara berkala dengan melibatkan Sekretariat Ditjen AHU. Dengan demikian, setiap proses pelayanan memiliki standar yang jelas, terstruktur, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.

 

Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi Dr. Maria Sylvia Wangga, S.H., M.H. dan Dr. Albert Aries, S.H., M.H. untuk memberikan penguatan pemahaman terkait pembaruan pengaturan dalam KUHP Nasional, khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta implementasi dan tantangan pengaturan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP baru.

 

Melalui penguatan kapasitas aparatur dan pembaruan SOP, Ditjen AHU berupaya memastikan transformasi layanan Direktorat Pidana berjalan seiring dengan perkembangan hukum nasional. Sebab, kepastian prosedur dan pemahaman regulasi menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional serta membangun kepercayaan masyarakat.