Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum terus memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengoptimalkan pemanfaatan data korporasi dalam mendukung pelayanan publik, perizinan berusaha, pengawasan, penegakan hukum, serta perumusan kebijakan pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan interoperabilitas sistem, penyusunan perjanjian kerja sama (PKS), dan pengembangan mekanisme pertukaran data yang lebih terintegrasi, akurat, dan mutakhir.

Sebagai instansi yang menyelenggarakan administrasi hukum umum, Ditjen AHU mengelola data badan hukum dan badan usaha yang menjadi salah satu referensi penting bagi berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Data tersebut mencakup informasi legalitas, profil korporasi, perubahan anggaran dasar, kepengurusan, serta informasi administratif lain sesuai kewenangan dan ketentuan akses yang berlaku.

Sepanjang September hingga Oktober 2026, Ditjen AHU mengintensifkan koordinasi dan pembahasan teknis dengan berbagai instansi, antara lain Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.

Kolaborasi strategis tersebut memperkuat posisi data Ditjen AHU sebagai salah satu sumber informasi esensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan berbagai sektor pemerintahan.

Memperkuat Interoperabilitas dan Sinkronisasi Data

Penguatan interoperabilitas menjadi salah satu agenda utama Ditjen AHU dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan data korporasi. Dalam rapat koordinasi pengembangan interoperabilitas pada 5 Oktober 2026 bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen AHU membahas evaluasi integrasi yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan kerja sama berikutnya.

Pemanfaatan data AHU oleh DJP telah mendukung validasi penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan dan pencarian profil perusahaan. Hingga 4 Oktober 2026, tercatat 22.352.711 pemanggilan data (hit) dalam integrasi AHU dengan DJP. Melalui mekanisme penerbitan NPWP otomatis, data pendirian badan usaha dikirimkan dari AHU kepada DJP, kemudian hasil penerbitan NPWP dikirimkan kembali kepada AHU secara real time.

Ke depan, mekanisme tersebut direncanakan diperluas secara bertahap ke berbagai bentuk entitas korporasi, termasuk perseroan terbatas, CV, firma, dan persekutuan perdata. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan proses administrasi korporasi dan perpajakan sekaligus mengurangi kebutuhan pengisian atau pemadanan data secara berulang.

Sementara itu, integrasi dengan BKPM telah dimanfaatkan untuk memvalidasi legalitas dan profil terakhir badan usaha dalam proses perizinan berusaha. Hingga 4 Oktober 2026, tercatat 6.496.617 pemanggilan data melalui integrasi tersebut. Ditjen AHU bersama BKPM selanjutnya membahas penguatan sinkronisasi data untuk mengurangi kesenjangan antara korporasi yang terdaftar pada sistem AHU dan korporasi yang telah melanjutkan proses perizinan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di bidang perkoperasian, integrasi data AHU dengan Kementerian Koperasi dimanfaatkan untuk memvalidasi status badan hukum koperasi. Hingga 4 Oktober 2026, AHU telah mengirimkan 263.826 data koperasi, dengan 205.235 pemanggilan data tercatat pada periode yang dilaporkan. Kedua instansi juga mengidentifikasi perlunya pemadanan terhadap sekitar 23.000 data koperasi yang belum selaras. Penguatan integrasi diarahkan untuk menyelaraskan informasi status aktif, pembubaran, perubahan anggaran dasar, serta data pengurus dan pengawas. Selain itu, mekanisme pengiriman data yang saat ini masih dilakukan secara berkala direncanakan untuk dikembangkan menuju pertukaran data real time.

Adapun dengan KKP, Ditjen AHU menjajaki integrasi untuk mendukung validasi legalitas badan usaha di sektor kelautan dan perikanan, termasuk Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Integrasi ini diharapkan dapat membantu memastikan kesesuaian identitas, status badan usaha, serta pihak yang berwenang dalam proses administrasi dan perizinan sektor terkait.

Mengembangkan API Management dan Tata Kelola Data Korporasi Terintegrasi

Untuk mendukung perluasan kerja sama tersebut, Ditjen AHU menyiapkan penguatan pengelolaan layanan integrasi melalui pengembangan API Management. Platform ini dirancang untuk mendukung pengelolaan akses API, pemantauan lalu lintas dan kinerja layanan, pengaturan kuota, serta pencatatan penggunaan layanan. Melalui penguatan ini, pertukaran data dengan kementerian dan lembaga mitra diharapkan dapat berlangsung lebih terukur, aman, dan efisien.

Pengembangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Ditjen AHU membangun tata kelola data korporasi yang lebih terintegrasi melalui CORP-X (Corporate Data Exchange). Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan data korporasi lintas instansi, meningkatkan konsistensi dan kemutakhiran informasi, serta mendorong pemanfaatan data yang lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. CORP-X tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknologi, tetapi juga pada penyelarasan tata kelola, proses bisnis, standar pertukaran data, dan mekanisme kolaborasi antarlembaga.

Melalui pendekatan tersebut, pengembangan API Management dapat menjadi salah satu fondasi teknis untuk mendukung pertukaran data korporasi secara terkelola, sedangkan CORP-X menjadi bagian dari arah transformasi tata kelola data korporasi yang lebih menyeluruh. Keduanya diharapkan saling mendukung dalam mewujudkan integrasi data yang andal, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi, kebutuhan pengguna, serta ketentuan keamanan dan kerahasiaan informasi.

Selain kesiapan teknologi, Ditjen AHU terus mendorong penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) dan petunjuk teknis sebagai landasan pemanfaatan data. Dokumen tersebut diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup data yang dipertukarkan, tujuan penggunaan, mekanisme akses, tanggung jawab para pihak, serta ketentuan keamanan dan kerahasiaan informasi. Pembahasan teknis bersama setiap K/L juga diperlukan untuk menyepakati kebutuhan data, mekanisme sinkronisasi, dan kesiapan sistem sebelum integrasi diimplementasikan.

Langkah ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi atau konektivitas antarsistem, tetapi juga membutuhkan tata kelola data yang kuat, keselarasan proses bisnis, kepastian kewenangan, serta komitmen kolaborasi berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan API Management dan CORP-X diharapkan dapat mendukung ekosistem pertukaran data korporasi yang terintegrasi, terstandar, dan akuntabel.

Kolaborasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Terintegrasi

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Ditjen AHU terus memperkuat peran data administrasi hukum umum sebagai salah satu fondasi layanan pemerintahan yang terintegrasi. Pemanfaatan data korporasi yang akurat, konsisten, dan mutakhir diharapkan dapat mengurangi duplikasi proses verifikasi, meningkatkan efisiensi pertukaran informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Ke depan, penguatan kolaborasi lintas K/L akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan sinkronisasi data, perluasan interoperabilitas, serta penerapan mekanisme pertukaran informasi yang aman dan akuntabel. Melalui CORP-X, upaya tersebut diharapkan berkembang menjadi tata kelola data korporasi terintegrasi yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat koordinasi kelembagaan dan keselarasan kebijakan.

Dengan semangat kolaborasi dan tata kelola data yang semakin kuat, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan data korporasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.