JAKARTA — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar Webinar Petunjuk Teknis Layanan Perseroan Perorangan dan Capaian Target Kinerja 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal AHU, Widodo, pada Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran kantor wilayah dari Sabang hingga Merauke sebagai bagian dari konsolidasi nasional menuju target kinerja tahun depan.

Dalam arahannya, Widodo menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas unit guna memastikan program prioritas nasional berjalan optimal, khususnya dalam memperkuat ekosistem kemudahan berusaha melalui layanan perseroan perorangan.

Ia mengungkapkan, pada April mendatang kementerian akan meluncurkan secara nasional Super App Layanan Hukum. Dalam agenda tersebut, Ditjen AHU mendapat mandat menyiapkan layanan berbasis digital secara komprehensif, dengan fokus pada layanan apostille dan perseroan perorangan.

Menurutnya, skema perseroan perorangan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini bukan sekadar transformasi layanan, tetapi juga langkah percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berusaha,” ujar Widodo.

Dalam forum tersebut, Ditjen AHU juga menetapkan target nasional pembentukan perseroan perorangan sepanjang 2026. Untuk mencapainya, kantor wilayah diminta memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas UMKM, sekolah, hingga perguruan tinggi agar sosialisasi menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Biaya pendaftaran yang relatif terjangkau dinilai menjadi peluang besar untuk menarik pelaku usaha yang belum berbadan hukum.

Widodo turut menegaskan pentingnya koordinasi antara unit pusat, kantor wilayah, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia mendorong penerapan pendekatan “super tim” sebagai budaya kerja baru yang menekankan kolaborasi, bukan lagi kerja sektoral.

Lebih jauh, ia berharap keberhasilan program ini tidak hanya tercermin dari capaian indikator kinerja, tetapi juga menghadirkan transformasi layanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat ekosistem usaha nasional.

Sebagai bentuk motivasi, Direktorat Badan Usaha disebut telah menyiapkan skema penghargaan bagi unit yang mampu melampaui target, termasuk peluang mengikuti studi banding.

Di akhir arahannya, Widodo menyampaikan apresiasi atas kinerja tahun 2025 yang dinilai berhasil melampaui target meski di tengah berbagai kebijakan efisiensi. Ia optimistis capaian tersebut menjadi modal kuat untuk merealisasikan target 2026.

“Yang paling penting adalah memastikan layanan kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.