Jakarta — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengajak seluruh jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk menjaga soliditas dan menyalakan semangat membangun layanan publik yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat.

Widodo menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan kerja keras seluruh keluarga besar AHU sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih di tengah keterbatasan anggaran merupakan bukti kuatnya kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran.

“Terima kasih atas soliditas keluarga besar di AHU. Mari kita pertahankan api semangat ini agar terus membangun,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, (15/12/25).

Widodo turut menyoroti agenda strategis lima tahun ke depan yang akan menjadi fondasi penguatan layanan hukum perdata dan badan usaha. Sejumlah paket regulasi prioritas terus dikawal AHU, antara lain RUU Hukum Perdata Internasional, penguatan rezim jaminan benda bergerak, pembaruan regulasi kewarganegaraan, hingga kodifikasi regulasi badan usaha yang mengintegrasikan PT, CV, firma, koperasi, dan bentuk usaha lainnya agar lebih relevan dan terintegrasi.

Sejalan dengan penguatan regulasi tersebut, Ditjen AHU juga terus memperluas kolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis. Salah satunya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen AHU dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada acara tersebut.

Dirinya menekankan pentingnya transformasi digital sebagai kunci peningkatan kualitas layanan. Mulai 2026, AHU menargetkan layanan yang semakin terintegrasi, pemanfaatan data biometrik, hingga penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Ai) untuk mendukung akurasi dan keamanan layanan.

“Wajah kita ke depan adalah wajah pelayanan. Pelayanan publik harus berubah—dari cemberut menjadi senyum, dari kaku menjadi ramah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Widodo turut mengapresiasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil menembus angka signifikan hingga pertengahan Desember 2025. Kontribusi besar datang dari layanan perdata, badan usaha, notariat, dan apostille, termasuk dukungan luar biasa dari kantor wilayah di berbagai daerah. Capaian ini, menurut Widodo, merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai AHU di pusat maupun daerah.

Selain itu, Widodo juga menyoroti penguatan pengawasan profesi notaris melalui optimalisasi peran Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan, serta mendorong sinergi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan sekretariat di daerah. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Lebih jauh,  Widodo menegaskan lima fokus utama AHU ke depan: peningkatan kualitas layanan secara profesional dan terintegrasi, percepatan transformasi digital, penguatan strategi nasional dan internasional, peningkatan keterbukaan, serta pembangunan SDM berkarakter dengan soliditas yang kuat.

“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan, PNBP harus dijaga, dan yang tak kalah penting, berikan kebahagiaan bagi para pegawai. Dengan kebersamaan, saya yakin AHU mampu menjawab tantangan ke depan,” pungkasnya.