Depok — Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang digelar di Auditorium BPSDM Hukum, Cinere, Depok, pada Selasa (29/07/25). Pada kesempatan tersebut, Widodo menyampaikan arahan strategis untuk memperkuat sinergi antarunit kerja dan Kantor Wilayah, dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja layanan publik pada semester kedua tahun ini, sekaligus mengapresiasi capaian besar yang berhasil diraih AHU selama enam bulan terakhir.

“Dulu saya enggak kenal mereka dari planet mana, mereka juga enggak kenal saya dari galaksi mana. Tapi kini, kami satu tim. Impossible menjadi possible,” ujar Widodo, menggambarkan kekompakan timnya yang kini solid dan saling menguatkan.

Capaian itu bukan sekadar angka. Dalam waktu singkat, AHU berhasil menyelesaikan 6.090.463 layanan dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,58%. Ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pusat dan daerah, khususnya 33 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia.

“Kita ini cuma pemacu jalur. Yang bekerja sungguh-sungguh itu teman-teman Kanwil dan para direktur. Dari Sabang sampai Merauke, semua bergerak,” tegas Widodo.

Layanan yang diselesaikan mencakup bidang perdata, pidana, badan usaha, hingga kewarganegaraan. Salah satu momen bersejarah tercipta Ketika Ditjen  AHU untuk pertama kalinya menangani langsung proses naturalisasi atlet sepak bola perempuan Indonesia.

Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, kinerja Ditjen AHU tetap produktif. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun meningkat signifikan dari Rp525 miliar menjadi Rp582 miliar, yang sebagian besar disumbang dari layanan fidusia dan badan usaha.

“Pak Menteri berpesan: jangan cepat puas. Masih bisa kita tingkatkan dua hingga tiga kali lipat,” ujar Widodo, menyampaikan arahan dari Menteri Hukum.

Tak hanya mencetak angka, AHU juga mengukir pengakuan. Penyerahan sertifikat badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih secara langsung oleh Presiden RI di Klaten menjadi simbol kepercayaan negara terhadap AHU. Di level internasional, proses deportasi WNA asal Rusia serta reformasi pelaporan Beneficial Ownership (BO) menuai apresiasi dari Forum  Internasional FATF.

“Transformasi digital kita mulai diakui dunia. Layanan makin transparan, makin akuntabel,” tambah Widodo.

Menghadapi semester II 2025, AHU menetapkan empat agenda strategis sebagai fokus utama: digitalisasi pengawasan notaris, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, optimalisasi PNBP terutama dari sektor fidusia, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam membangun fondasi yang kuat, Widodo juga menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara notaris, organisasi, dan Kanwil.

“Notaris jangan cuma datang ke Kanwil saat pelantikan. Harus saling kenal, saling dukung. Itu pesan Pak Menteri,” ujarnya.

Sebagai bagian dari target transformasi digital, AHU menargetkan 100% layanan daring pada Agustus 2025 melalui pengembangan Super App Kemenkum, yang akan terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik di berbagai daerah.

“Struktur itu hanya tertulis di SK. Tapi dalam tim, yang utama adalah sinergi dan kebersamaan,” pungkas Widodo menutup sesi dengan nada optimistis.