Jakarta – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyambut kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Swiss, Oliver Zehnder. Dalam pertemuan tersebut, Menkum memaparkan reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan kemudahan investasi bagi negara mitra, termasuk Swiss.

"Kami bertekad pada tahun 2026, sebanyak 500 layanan di Kemenkum akan dilakukan secara digital. Langkah ini akan mempermudah investasi asing, termasuk dari Swiss," ujar Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (26/02/2025).

Selain membahas perizinan investasi, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama hukum antara Indonesia dan Swiss. Dirjen AHU, Widodo, menjelaskan bahwa Ditjen AHU berperan signifikan dalam implementasi Mutual Legal Assistance (MLA) yang telah ditandatangani oleh kedua negara sejak 2019.

"Kami terus memperkuat kerja sama dalam kerangka MLA untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam aspek ekstradisi dan kerja sama hukum lainnya. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung hubungan bilateral," ujar Widodo.

Dalam diskusi, Menkum membuka peluang untuk memperluas cakupan MLA secara komprehensif, khususnya di bidang ekstradisi, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan. "Meski tidak ada masalah saat ini, penting bagi kita untuk tetap siap menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi ke depannya," tambah Supratman.

Dubes Swiss, Oliver Zehnder, mengapresiasi upaya reformasi hukum dan perizinan yang dilakukan oleh Indonesia. Ia menyampaikan harapannya agar kerja sama hukum melalui MLA dapat terus diperluas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di kedua negara. "Kami melihat peluang besar untuk meningkatkan kerja sama ini sebagai bagian dari roadmap pertumbuhan ekonomi kedua negara," ucap Zehnder.

Selain itu, Menkum menyampaikan bahwa kerja sama dalam kerangka Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) juga membuka peluang besar. "Kami berharap Swiss dapat menjadi salah satu investor utama, terutama dalam hilirisasi produk bahan mentah berkualitas tinggi dari Indonesia ke pasar Eropa," ujar Supratman.

Di akhir pertemuan, Supratman menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Swiss. "Kami berharap kerja sama ini dapat semakin diperluas, baik di sektor ekonomi, investasi, maupun hukum, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," tutup Menkum.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Badan Strategi Kebijakan (Ka BSK), Andry Indrady, dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Ronald Lumbuun.