
Jakarta - Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024 dibuka hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung MA, Jakarta (19/02/25). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, hadir mewakili Kementerian Hukum, memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung reformasi peradilan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya lembaga peradilan yang independen dan profesional dalam menjaga keadilan di Indonesia. Penegakan hukum yang baik menjadi jaminan keadilan bagi setiap warga negara.
Prabowo pun mengapresiasi dan memberikan rasa hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia yang telah menjalankan tugas berat tersebut.
”Maaf, saya, seumur hidup saya, memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana, saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan,” kata Prabowo.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan para hakim untuk menjaga integritas. Para hakim harus menjadi pengayom dan pelindung rakyat yang menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat tanpa pandang bulu.
”Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi,” ucapnya.
Setelah acara pembukaan, Widodo menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.
"Kami siap bekerja sama dalam menyempurnakan sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan aksesibel bagi masyarakat," ujar Widodo.
Perkara yang melibatkan Ditjen AHU dan Mahkamah Agung sering kali berfokus pada masalah administratif yang berkaitan dengan legalitas badan hukum, serta keabsahan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU. Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dengan memastikan bahwa keputusan administratif Ditjen AHU tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Sidang ini diharapkan menghasilkan kebijakan konkret untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia, serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait.