![](https://portal.ahu.go.id/uploads/735_500_434574_WhatsApp Image 2025-02-15 at 10.33.11.jpeg)
Bandung – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menegaskan bahwa Social Enterprise dan Perseroan Perorangan, merupakan dua konsep hukum dan bisnis yang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional dengan tema Pembentukan Social Enterprise di Era Transformasi Digital yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO) di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Widodo menyoroti berkembangnya Social Enterprise di bisnis nasional dan global. Menurutnya, dunia usaha tidak lagi sekedar mengejar profit, tetapi juga mengedepankan kesadaran sosial dan tanggung jawab perusahaan.
“Konsep Social Enterprise adalah bukan sekedar entitas bisnis, melainkan instrumen yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Widodo (14/02/2025).
Konsep ini semakin relevan dengan keberadaan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana perusahaan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan. Social Enterprise menjadi bentuk lanjutan dari konsep CSR, di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya untuk kepentingan pemilik, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum ilmiah ini, Widodo juga menyampaikan keberadaan Perseroan Perorangan dapat membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan program kewirausahaan. Dengan adanya badan hukum yang jelas, mahasiswa tidak hanya belajar teori bisnis, tetapi juga langsung mempraktekkannya dalam dunia usaha.
"Dengan Perseroan Perorangan, mahasiswa saat ini bisa memiliki perusahaan sendiri yang memiliki status hukum yang jelas, sehingga lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan ini menjadi lompatan besar dalam membangun jiwa kewirausahaan di Indonesia," ujar Widodo.
Widodo juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi termasuk akses pembiayaan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang Social Enterprise. Oleh karena itu, Widodo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, universitas, dan masyarakat dalam mendukung ekosistem usaha sosial di Indonesia.
"Kita semua berharap bahwa forum ilmiah ini tidak hanya menghasilkan diskusi akademik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan inklusif terutama Social Enterprise untuk pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.