DEPOK – Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ses Ditjen AHU), Hantor Situmorang, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap notaris serta optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi ke depan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025, yang digelar di BPSDM Hukum, Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (30/7/2025).

Dalam forum Rapat Komisi 3A tersebut, Hantor menyampaikan bahwa Ditjen AHU telah membentuk empat tim khusus untuk menindaklanjuti sejumlah isu strategis, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi sistem dan pengawasan notaris. Ia menyoroti masih adanya notaris yang belum mengaktifkan akun pasca-pengangkatan serta proses memperoleh akun pelaporan transaksi mencurigakan yang belum optimal.

“Pengawasan yang kuat akan mencegah berbagai potensi masalah sejak dini. Ini bukan semata soal penegakan aturan, tapi juga upaya menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris,” ujar Hantor.

Ia juga menegaskan pentingnya respons cepat terhadap pengaduan masyarakat sebagai bentuk nyata dari komitmen keterbukaan dan pelayanan publik yang prima. Menurutnya, keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan bisa berdampak pada citra institusi secara keseluruhan.

“Setiap pengaduan yang masuk merupakan bagian dari aspirasi publik yang harus kita tanggapi secara serius dan profesional. Ini juga bagian dari semangat reformasi birokrasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Hantor juga mendorong optimalisasi PNBP melalui langkah-langkah inovatif seperti penyesuaian tarif layanan dan diversifikasi tarif berdasarkan jenis dan skala usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Tak hanya itu, ia turut menekankan urgensi pelaporan tahunan dari badan usaha yang terdaftar di AHU, sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data dan pemetaan status perusahaan aktif atau tidak aktif. Meskipun belum menjadi target utama tahun ini, Hantor menegaskan bahwa proses ini tetap harus berjalan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Ditjen AHU terus berkomitmen membangun sistem administrasi hukum yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Validitas data perusahaan menjadi fondasi penting dalam sistem hukum dan administrasi kita. Oleh karena itu, pelaporan tahunan tetap harus didorong meskipun bukan target utama saat ini,” pungkasnya.