BOGOR - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menghadirkan 153 layanan publik yang mencakup berbagai bidang, mulai dari badan usaha hingga hukum internasional. Dalam rangka mengevaluasi layanan keperdataan, Direktorat Perdata Ditjen AHU menggelar kegiatan bertema “Peningkatan Layanan Keperdataan dalam Mendukung Program Kerja Ditjen AHU Tahun 2025”.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk mendukung visi pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo, yang salah satu misi utamanya adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mendukung pemberantasan korupsi.

"Ditjen AHU memegang peranan penting dalam mewujudkan visi ini melalui layanan yang lebih baik dan berbasis teknologi informasi," ujar Widodo.

Dirinya menambahkan sebagai direktorat dengan jumlah layanan terbesar, Direktorat Perdata menyumbang kontribusi Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi di Ditjen AHU. Salah satu layanan prioritas yang mendapatkan perhatian adalah pengawasan profesi notaris. Widodo menyoroti sejumlah isu, seperti penyalahgunaan kewenangan oleh notaris, serta kasus notaris yang sudah meninggal dunia tetapi tetap dapat mengakses layanan.

Selain itu, Widodo juga menyoroti layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang harus menjadi fokus dalam peningkatan layanan.

"Saat ini, pendaftaran wasiat di BHP masih dilakukan secara manual. Transformasi layanan ke sistem daring menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja," jelas Widodo.

Tidak ketinggalan, layanan jaminan fidusia yang menjadi penyumbang PNBP terbesar juga menjadi perhatian. Mitigasi risiko terhadap penurunan minat stakeholder dan peningkatan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan ini.

Widodo berharap melalui evaluasi ini, Ditjen AHU dapat menemukan solusi untuk isu-isu krusial, sehingga dapat mendukung program kerja pemerintah selama lima tahun ke depan.

"Optimalisasi layanan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Widodo.

Sementara itu Direktur Perdata, Henry Sulaiman, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan Direktorat Perdata pada Ditjen AHU guna persiapan program tahun 2025. Dirinya menambah hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Hukum (Menkum), Supratman, yang menekankan dua hal penting dalam peningkatan pelayanan.

"Pesan dari Menkum adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dan juga peningkatan layanan tersebut juga dapat berimbas pada peningkatan PNBP," ujar Henry.