JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar menghadiri Desk Evaluation Meetingdengan Tim Penilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Didampingi Sekretaris Ditjen AHU M. Aliamsyah, Direktur Perdata Santun Maspari Siregar, Direktur Tata Negara Baroto, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tudiono dan Direktur Teknologi Informasi  Lilik Sri Haryanto, Dirjen AHU menyampaikan prestasi dan capaian-capaian Ditjen AHU yang mengindikasikan bahwa Ditjen AHU layak untuk mendapatkan predikat WBK.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Ditjen AHU selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah kami lakukan,” ujar pria yang akrab disapa Cahyo tersebut.

Dalam presentasinya, Cahyo mengatakan bahwa Ditjen AHU telah melakukan berbagai inovasi dan penyempurnaan pada 6 (enam) Area Perubahan WBK. Keenam area dimaksud adalah Manajemen Perubahan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Cahyo menjelaskan kunci keberhasilan Ditjen AHU dalam menuju WBK adalah adanya peran pimpinan sebagai role model.

“Pimpinan harus bisa menjadi role modelyang baik kepada seluruh jajaran Ditjen AHU. Dengan demikian, seluruh jajaran Ditjen AHU dapat mencontoh pimpinan untuk ikut serta melakukan perubahan karena pimpinan memberikan suri tauladan” tegas Cahyo.

Dalam kesempatan yang sama, Cahyo juga menegaskan pentingnya unsur pimpinan Ditjen AHU terlibat dalam seluruh level pengambilan kebijakan. Diantaranya dalam penyusunan program, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan, hingga evaluasi. 

"Pimpinan harus me-monitoring, dan memastikan pembahasan peraturan perundang undangan dilaksanakan dengan baik. Bila perlu, pimpinan Ditjen AHU siap untuk ikut membahas setiap produk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Ditjen AHU," tambahnya.

Pentingnya Penguatan SDM

Cahyo juga menjelaskan pentingnya penataan manajemen SDM dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan maksimal.  Menurutnya, slogan “SDM Unggul, Indonesia Maju” yang disebut-sebut oleh Presiden merupakan kunci kesuksesan Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju. Cahyo juga menuturkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Ditjen AHU melaksanakan seleksi terbuka bagi siapa saja yang ingin promosi ke jenjang Pejabat Administrator dan Pengawas secara transparan.

“Kami mengadakan seleksi terbuka bagi siapapun yang ingin promosi atau mutasi menjadi  Eselon IV dan III yang terdiri dari tahap seleksi administratif, tes tertulis, dan tes wawancara. Siapa pun dapat melihat hasil tes tersebut dan mengetahui berapa nilai yang mereka dapatkan” kata Cahyo.

Cahyo menambahkan bahwa pengelolaan SDM Ditjen AHU dilakukan secara profesional, mengedepankan kompetensi dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Ia juga menekankan adanya prinsip the right man in the right place. Peningkatan profesionalitas dan kompetensi juga dilakukan dengan memberikan rewardbagi pegawai-pegawai berprestasi, disiplin, dan berkinerja baik. Reward tersebut berupa pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan yang menunjang peningkatan kualitas SDM Ditjen AHU

Turut Serta Menjaga Kedaulatan Bangsa

Tidak hanya memberikan kemudahan pelayanan publik, Cahyo juga menjelaskan keterlibatan Ditjen AHU dalam urusan penegakan hukum internasional. Diantaranya memenangkan Pemerintah Indonesia dalam Arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan membebaskan Indonesia dari tuntutan ganti rugi sebesar USD 1.3 Milyar (sekitar Rp18 Triliun). Kemenangan ini juga merupakan kemenangan pertama bagi Pemerintah Indonesia di forum arbitrase ICSID.

“Kita ingin menunjukkan kepada dunia, walaupun Indonesia merupakan negara yang ramah investasi, bukan berarti para investor bisa seenak-enaknya melanggar hukum nasional. Ditjen AHU akan serius mengejar para pelaku usaha yang merugikan Pemerintah Indonesia. Misalnya dalam kasus ICSID dimana Ditjen AHU sukses mewakili Pemerintah Indonesia memenangkan kasus tersebut” jelas Cahyo.

Menutup kegiatan virtual tersebut, Cahyo tidak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KemenPAN-RB yang telah bersedia membimbing sekaligus mengawal persiapan Ditjen AHU menuju WBK.

“Kami ucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KemenPAN-RB, yang tanpa henti berkenan mengawal Ditjen AHU dan memberikan pedoman kepada Ditjen AHU untuk menuju WBK” tutupnya.