BANDUNG - Banyak cara ditempuh oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU) untuk menyampaikan informasi layanan berbasis Online melalui AHU Online kepada masyarakat luas. Tak hanya melalui iklan dimedia cetak,elektronik dan media sosial, kali ini Ditjen AHU  mengenalkan layanannya langsung ditengah masyarakat Bandung Jawa Barat sekaligus ikut menyemarakkan Hari  Hak Asasi Manusia (HAM) Ke 71 yang jatuh pada tanggal 10 Desember. 

 

Dengan membuka booth layanan AHU Online ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui berbagai layanan online yang di sajikan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

 

Sejumlah pejabat Kemenkumham dan Pemprov Jabar tampak hadir mengikuti kegiatan ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum  menyatakan terimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Kemenkumham kepada masyarakat Jawa Barat, pasalnya terhitung sudah dua kali kemenkumham menyelenggarakan kegiatan di kota kembang itu.

 

"Sudah dua kali ini Kemenkumham hadir ditengah masyarakat Bandung, yang pertama pemberian penghargaan kepada kepada Kepala Desa dalam desa sadar hukum" ucapnya saat membuka pameran di taman Kiara Artha Park, JL. Banten,Kebonwaru,Kota Bandung. Minggu ( 8/12/19).

 

Pameran ini merupakan rangkaian acara semarak hari HAM se Dunia yang ke 71 tahun 2019 yang puncak acaranya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember di gedung Merdeka yang direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menteri hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna H Laoly.

 

Direktur HAM Mualimin Abdi, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah upaya Kemenkumham agar dapat mendekatkan diri dengan masyarakat Bandung, Dia menambahkan dengan adanya hari HAM ini  masyarakat diharapkan ikut menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan sebagai mahkluk ciptaan Tuhan.

 

"Kami berharap semua masyarakat dapat berintegrasi dalam menjaga nilai hak asasi manusia" ujarnya.

 

Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

"Terimakasih kepada Pemprov Jabar, instansi yang telah ikut memeriahkan event ini" tutupnya.

 

Sementara itu, Siti Jamilah salah satu pengunjung both AHU menyambut baik adanya pameran yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Dia mengapresiasi adanya pelayanan Ditjen AHU, menurutnya saat ini dirinya sangat membutuhkan informasi lengkap, mengingat dirinya adalah mahasiswi kenotariatan pada salah satu perguruan tinggi di Bandung.

 

"Awalnya kami hanya jalan jalan biasa sebagai rutinitas pagi, begitu kami melihat ada both AHU sangat menarik untuk kami kunjungi" ujarnya.

 

Banyak konsultasi yang dilakukan oleh gadis asli kota kembang ini, terpantau dia banyak menanyakan soal pengangkatan notaris yang salah satunya adalah persyaratan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang sudah dilaksanakan untuk ke dua kalinya setelah Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

 

"Karena sesuai dengan jurasan saya, jadi mau gak mau harus belajar banyak tentang kenotariatan" tambahnya.

 

Lain lagi dengan Dadang, pria kelahiran Bandung ini lebih menanyakan soal Fidusia, dirinya yang berprofesi sebagai salah satu perangkat didesanya sering mendapat keluhan dari masyarakatnya yang bermasalah dalam urusan perkreditan kendaraan bermotor.

 

"Ya sering ada yang mengeluh soal penyitaan kendaraan sehingga tak jarang hingga menimbulkan masalah ditengah masyarakat" katanya.

 

Dalam kesempatan ini dirinya ingin mengetahui secara jelas apa ikatan yang menjadikan dasar hukum dari proses perkreditan kendaraan bermotor itu, sehingga kata Dia, kedepan masyarakat dapat melalui proses yang benar dalam melakukan transaksi perkreditan kendaraan.

 

Lain Siti dan Dadang, lain pula Amin, pria kelahiran Semarang yang sudah lama mengais rejeki dikota bandung dengan membuka  usaha percetakan ini lebih banyak mempertanyakan soal Commanditaire Vennootschap (CV) yang mulai sekarang sudah berbadan hukum di Kemenkumham melalui Ditjen AHU.

 

"Ya saya mau tanya soal pendirian atau perubahan CV, karena CV saya dulu penetapannya di Pengadilan Negeri sekarang kabarnya di Ditjen AHU, jadi saya perlu tau proses dan alurnya" tutupnya.