Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, memimpin langsung Rapat Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Badan Usaha dengan penuh semangat dan komitmen terhadap reformasi pelayanan publik. Dalam rapat tersebut, Widodo menegaskan pentingnya menjadikan keluhan sebagai indikator perhatian publik dan peluang untuk terus berbenah.

“Ketika ada keluhan atau komplain kepada Dirjen AHU, itu justru menunjukkan bahwa Ditjen AHU sedang mendapat perhatian dari elemen masyarakat,” ujar Widodo dalam sambutannya, di Jakarta (28/04/25).

Pada triwulan pertama tahun 2025, Direktorat Badan Usaha mencatat penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp13 miliar. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kinerja, tetapi juga tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat baik dari kalangan kolega kementerian maupun pelaku usaha yang menjadi pengguna layanan AHU.

Widodo menyampaikan bahwa beberapa aspek layanan badan usaha sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terlena dan terus menjaga semangat kerja serta integritas.

“Hal ini tidak boleh menjadikan kita tinggi hati. Kita harus bekerja setiap hari lebih baik dan lebih baik lagi,” tegasnya.

Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah transformasi digital yang sedang digencarkan. Widodo menekankan bahwa seluruh pegawai harus aktif terlibat dalam proses digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi modern.

Jika tidak ada hambatan, Dirjen AHU akan menjadi pilot project nasional dalam transformasi digital layanan publik, yang dijadwalkan akan diluncurkan oleh Kementerian Hukum pada akhir 2025 atau awal 2026.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Widodo menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunnya kinerja.

“Transformasi dan transisi harus tetap dilakukan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun layanan,” katanya.

Dalam penutup arahannya, Widodo kembali menekankan pentingnya akurasi dan integritas data yang dikerjakan oleh seluruh jajaran.

“Pastikan setiap data yang dikerjakan, sesuai, lengkap, dan berdasar pada aspek hukum serta analisa yang mendalam,” pungkasnya.