MAKASSAR – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menegaskan bahwa Kantor Wilayah merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Ditjen AHU di Wilayah yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan, Kamis (24/04/2025).

“Wilayah bukan hanya perpanjangan tangan pusat, tapi garda depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, peran mereka harus diperkuat agar pelayanan hukum semakin cepat, profesional, dan akuntabel,” ujar Widodo.

Widodo menyoroti capaian Ditjen AHU dalam triwulan pertama 2025 yang telah menyelesaikan 99,56% dari 2,9 juta permohonan layanan, serta realisasi PNBP sebesar Rp311 miliar, melampaui target triwulan pertama. Menurutnya, angka ini mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran AHU, baik pusat maupun daerah.

“Ini bukan sekadar angka administratif. Di baliknya ada kepercayaan publik yang harus terus dijaga, dan itu dimulai dari wilayah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dirjen AHU menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi. Ditjen AHU tengah menyusun rencana strategis untuk memperkuat pelayanan berbasis digital, transparansi, serta penyelesaian pengaduan masyarakat melalui MPD dan MPW.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi antarunit untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kinerja wilayah, serta memperkuat integritas pelayanan hukum di seluruh Indonesia.

“Kita juga harus pastikan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara ketat namun adil. Jangan ada lagi penyalahgunaan jabatan yang merusak kepercayaan publik,” tegas Widodo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan,  peningkatan signifikan dalam layanan dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) wilayah yang mencapai Rp3,38 miliar hingga April 2025, naik 15,49% dibanding tahun sebelumnya. Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung transformasi layanan hukum melalui sinergi lintas instansi dan optimalisasi peran BHP Makassar.

“Kami siap mendukung penuh kebijakan pusat dan terus memperkuat koordinasi agar layanan hukum di Sulsel semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Andi.