Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia raih penghargaan Barang Milik Negara (BMN) Award. Kategori kelompok kelompok Kementerian lembaga yang memiliki jumlah satuan kerja lebih dari 100 unit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada 2016 dengan membagi 3 pemenang kelompok Lembaga/Kementerian yang berhasil meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan BMN, berlangsung di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis 2 November 2017.
“BMN Award bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau lembaga selaku pengguna barang yang telah menunjukkan peningkatan kinerja di bidang pengelolaan BMN,” tuturnya.
Dalam acara penerimaan BMN Award tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berada di peringkat kedua masuk dalam kategori kelompok III penerima BMN Award. Yaitu kelompok Kementerian lembaga yang memiliki jumlah satuan kerja lebih dari 100 unit. Selain itu, terdapat dua kementerian lainnya yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR dalam kategori utilisasi kelompok III.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang mewakili Kemenkumham menerima penghargaan mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM meraih terbaik kedua sebuah prestasi yang sangat luar biasa.
Menurutnya selama tahun 2016-2017 telah menerima beberapa penghargaan, seperti Penyerapan Terbaik untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai pagu besar mengalahkan Kementerian Keuangan.
“Penghargaan ini juga bahan evaluasi untuk terus meningkatkan pembenahan dan pencatatan BMN di Kementerian Hukum dan HAM,” ucapnya menjelaskan.
Sedangkan menurut Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sampai tahun 2016 telah tercatat nilai dari barang milik negara Republik Indonesia setelah mencapai 2.188 triliun. Hal ini merupakan 40 persen dari total aset negara kita yang mencapai 5.456 triliun.
Dia menambahkan bahwa nilai 2.188 triliun barang milik negara itu sebagian sangat besar adalah nilai perolehan dan nilai yang devaluasi sejak 2007. Jadi perlu ada beberapa nilai BMN yang harus dihitung ulang. “Seperti harga tanah yang pasti setiap tahun akan naik,” ucapnya mencontohkan.
Maklum, bila Menteri Sri berharap kepada Direktorat Jenderal kekayaan negara untuk terus memperbaiki pencatatan yang tertib dan akurat dari barang milik negara. Dia juga meminta kepada Direktorat Jenderal kekayaan negara untuk meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan BMN secara lebih baik lagi.
“Jangan lupa sebagian dari BMN itu dibiayai oleh Utang selain dari penerimaan pajak,” ujarnya menuturkan.
Kementerian/Lembaga Menerima BMN Award
Kategori utilisasi kelompok l :
1. Badan Standarisasi Nasional
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Kementerian BUMN
Kategori Utilisasi kelompok II
1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian ESDM
3. Kementerian Sekretariat Negara
Kategori utilisasi kelompok III
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Hukum dan HAM