Hasil Pencarian kata "jenderal administrasi hukum"

Ditemukan 1461 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

Kontrol dan Pengawasan Penting Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

TANGERANG - Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen) AHU Danan Purnomo Mengatakan, Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi


Kontrol dan Pengawasan Penting Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

TANGERANG - Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen) AHU Danan Purnomo Mengatakan, Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Digitalisasi dan Migrasi Data Kewarganegaraan Permudah Layanan Akses Bagi Masyarakat

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah salah satu lembaga pemerintah yang terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui AHU Online. Melalui Sub Direktorat (Subdit) Pewarganegaraan Ditjen AHU terus melakukan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Pesan Yasonna Saat Melantik Pejabat di lingkungan Kemenkumham; Terus Berinovasi dan Berdedikasi Tinggi Kepada Bangsa dan Negara

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna mengatakan, tugas dan jabatan yang diemban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya dalam mendorong suksesnya......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Dukung Indonesia Menjadi Anggota FATF, Ditjen AHU Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Yogyakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) merupakan instansi yang berwenang dalam menerima informasi terkait pemilik manfaat dari suatu korporasi yang dilaksanakan oleh notaris sebagai wujud dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Dirjen AHU: PPNS Diminta Tak Membatasi Informasi Untuk Mengungkap Pelanggaran Undang-Undang

JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo R Muhzar hari ini melantik 170 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


AHU Online Ramaikan Pameran Kampung Hukum 2020

Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hadirkan layanan AHU Online pada Pameran Kampung Hukum 2020 yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Koperasi

LOMBOK – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus meningkatkan kesadaran Korporasi untuk segera menyampaikan informasi pemilik manfaat atau Beneficial Ownership (BO) dari korporasi tersebut kepada Ditjen AHU, salah satu jenis Korporasi......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU wujudkan PMPRB Guna Meraih Predikat WBK/WBBM

Tangerang - Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar kegiatan Penelitian Data Dukung Lembar Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) , dimana dengan melengkapi data dukung PMPRB maka secara......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU, Siapkan RUU Jaminan Benda Bergerak Untuk Menuju Prolegnas

TANGERANG - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bergerak cepat mendukung Program Prioritas Nasional dengan menyusun kembali draft Rancangan Undang - undang yang memasuki tahap perubahan nomenklatur Undang-Undang (UU) Jaminan Fidusia menjadi UU Jaminan Benda......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >