Hasil Pencarian kata "jenderal administrasi hukum"

Ditemukan 1461 tulisan terkait dengan kata yang anda cari

Ditjen AHU ; Usulan Jabatan Fungsional PPNS Hampir Selesai

TANGERANG – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muhzar yang diwakilkan oleh Direktur pidana Muhamad Yunus Affan mengatakan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini, kata Yunus sesuai......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Komisi III DPR Setujui Naturalisasi, Yasonna : Upaya Pemerintah Majukan Dunia Olahraga Indonesia

JAKARTA – Komisi III DPR menyetujui naturalisasi empat atlet Warga Negara Asing (WNA) dari cabang olahraga bola basket dan sepakbola. Pengesahan ini dilakukan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pemuda dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Serahkan SK Kepengurusan, Menkumham Yasonna Laoly Berharap PARFI Memajukan Perfilman Indonesia

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) segera bekerja menyusun program untuk memajukan perfilman Indonesia. Pesan tersebut disampaikan oleh Yasonna saat menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan PARFI secara resmi di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Ditjen AHU Utamakan Percepatan dan Penanganan Covid-19 Dengan Merelokasi Anggaran 2020

Tangerang - Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sampai saat ini belum mengindikasikan adanya penurunan jumlah pasien positif, dampak yang terjadi yaitu penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan, dengan kondisi sekarang ini salah satu langkah yang dilakukan Direktorat......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Tingkatkan Layanan, Ditjen AHU Siapkan Peraturan Baru Untuk Notaris

TANGERANG SELATAN – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lakukan penyusunan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Pembahasan Draft Perjanjian MLA RI-Serbia; Ditjen AHU Gandeng Kementerian / Lembaga Terkait.

BANDUNG - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selaku Otoritas Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi dan melakukan fungsi koordinasi dalam kerangka kerjasama dalam pelaksanaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Dirjen AHU; ASN Harus Memahami Tata Naskah Dinas

TANGERANG - Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Tata Naskah Dinas (TND) sebagai salah satu unsur administrasi umum yang meliputi, pengaturan tentang jenis dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Samakan Persepsi Bidang Layanan Kewarganegaraan ; Ditjen AHU Undang Kementerian dan Lembaga Terkait

Tangerang - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus melakukan koordinasi dan persamaan persepsi antar Instansi terkait substansi, teknis dan administrasi di bidang layanan kewarganegaraan guna menentukan strategi kebijakan terkait penanganan permasalahan layanan kewarganegaraan yang terjadi di lapangan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Kejar Peringkat EODB; Ditjen AHU Mematangkan RUU Badan Usaha

TANGERANG - Tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih jalan di tempat, RI masih menduduki posisi ke 73 dari 190 negara dalam daftar peringkat Ease of Doing Business (EoDB) 2020 yang dirilis Bank Dunia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >


Perusahaan Perseorangan di Bahas di Baleg; Dirjen AHU : Ini Untuk Mengakomudir Pelaku Usaha Mikro

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR memahamai harapan pemerintah agar Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa segera disahkan. Meski begitu, Baleg berkomitmen pembahasan beleid sapu jagat tersebut tetap dilakukan dengan cermat. Rampingnya regulasi ijin usaha lewat......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >