JAKARTA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat filter kedaulatan negara melalui pengetatan mekanisme verifikasi clearance lintas instansi dan pemutakhiran data dalam layanan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menegaskan bahwa status kewarganegaraan merupakan aspek penting hukum yang mencerminkan hubungan timbal balik penuh tanggung jawab antara negara dan warga negaranya. Setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk memberikan, mengakui, ataupun mencabut status tersebut wajib dilandasi oleh prinsip kehati-hatian yang ekstra tinggi serta berbasis data yang valid demi menjaga kepentingan nasional.

"Status kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, tetapi mencerminkan ikatan hukum, loyalitas, dan nasionalitas. Sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2006, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, dan sebaliknya, negara wajib memberikan perlindungan. Hubungan mutualisme inilah yang mengharuskan setiap keputusan negara terkait kewarganegaraan dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi serta mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh," ujar Widodo saat membuka jalannya kegiatan konsinyering.

Widodo menambahkan bahwa penguatan mekanisme clearance ini bertindak sebagai filter krusial untuk mencegah status kehilangan kewarganegaraan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tanpa verifikasi yang ketat, dikhawatirkan pelepasan kewarganegaraan dapat dijadikan modus operandi untuk melarikan diri dari jerat hukum atau menghindari kewajiban finansial di dalam negeri, yang pada akhirnya berpotensi memicu polemik meluas di tengah masyarakat dan jalannya pemerintahan.

"Proses clearance memiliki urgensi tersendiri sebagai filter negara. Hal ini sangat penting untuk menghindari kasus-kasus seperti korupsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), piutang atau hutang pajak, serta aspek keamanan dari sisi intelijen. Kita harus mencegah keputusan kehilangan kewarganegaraan dijadikan modus pelarian atau cara menghindari kewajiban tertentu, sehingga instansi penegak hukum atau terkait menjadi sulit menjangkau orang tersebut," tegas Dirjen AHU.

Berdasarkan data laporan rekapitulasi yang dihimpun sejak Januari hingga Juni 2026, tim gabungan Kementerian/Lembaga telah melaksanakan serangkaian pembahasan intensif terhadap total 605 nama pemohon yang disampaikan dalam 6 batch. Dari hasil verifikasi mendalam tersebut, ditemukan fakta adanya 4 nama pemohon yang memiliki catatan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) serta 1 nama pemohon dengan catatan khusus dari Badan Intelijen Negara (BIN). Sementara itu, Ditjen AHU mencatat masih terdapat 149 nama pemohon yang status konfirmasinya masih ditunggu dari pihak Kementerian/Lembaga terkait demi merampungkan layanan secara akuntabel.

Dirjen AHU menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh dan berkala guna menyamakan dengan laporan di lapangan. Hal ini menyusul adanya temuan kasus di mana beberapa pemohon secara sepihak mengklaim telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia hanya berdasarkan surat keterangan dari Perwakilan RI di luar negeri, padahal proses administrasi hukumnya belum selesai pada tahap Keputusan Menteri Hukum.

"Pemutakhiran data kehilangan kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat, mengingat data tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara untuk memenuhi asas publisitas sesuai ketentuan di bidang kewarganegaraan. Jumlah data verifikasi, termasuk laporan dari instansi, harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan fakta riil di lapangan," pungkas Widodo.