Medan – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), terus memacu langkah konkret dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Kali ini, giliran Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai unit kerja di bawah naungan Ditjen AHU, yang mendapat penguatan dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bertempat di Kantor BHP Medan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan transformasi total dalam cara kerja dan pelayanan publik.

“Ditjen AHU berkomitmen penuh untuk mendampingi dan mendukung seluruh BHP, termasuk BHP Medan, dalam meraih predikat WBK/WBBM. Dengan semangat kolaboratif dan integritas yang terjaga, BHP Medan akan mampu menjadi contoh satuan kerja berpredikat WBK yang sesungguhnya,” ujar Widodo (09/07/2025).

Lebih lanjut, Widodo juga mengajak seluruh jajaran BHP Medan untuk bergandengan tangan dalam mencapai predikat WBK. Pentingnya kolaborasi lintas unit dan konsistensi dalam menjaga integritas juga sangat penting, untuk transformasi layanan hukum yang saat ini sedang menjadi konsentrasi utama Kementerian Hukum khususnya Ditjen AHU.

Selaras dengan semangat reformasi birokrasi, Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, juga memaparkan strategi penguatan kelembagaan BHP yang mencakup transformasi digital, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM.

Tak hanya bicara integritas, Ditjen AHU juga mendorong citra baru dalam pelayanan publik lewat sistem AHU Link. Platform ini mengintegrasikan semua layanan Ditjen AHU dan BHP dalam satu sistem berbasis digital, mulai dari customer service hingga teknologi informasi sebagai tulang punggung layanan prima.

“Kami ingin layanan publik Ditjen AHU dan BHP memiliki wajah yang mudah untuk masyarakat dan profesional. Branding bukan sekadar logo, tapi pengalaman menyeluruh yang dirasakan masyarakat,” tegas Hantor.

Hantor juga menyoroti peran BHP untuk terus memperkuat fungsinya sebagai garda terdepan layanan hukum keperdataan, karena BHP memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak perdata masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

“Kita tidak hanya membangun sistem, tapi juga membangun kepercayaan publik,” pungkas Hantor.