Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menjadi narasumber dalam agenda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk membahas peran strategis Ditjen AHU dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Dalam materinya Widodo menyoroti inovasi dan transformasi yang dilakukan Ditjen AHU, terutama dalam mempermudah akses pelayanan hukum berbasis elektronik.

Widodo menjelaskan bahwa Ditjen AHU yang memiliki tujuh unit eselon II, termasuk bidang-bidang penting seperti badan usaha, perdata, pidana, tata negara, otoritas pusat, teknologi informasi, dan manajemen, kini telah berhasil mengoperasikan 78 dari total 153 layanan secara daring melalui laman ahu.go.id. 

“Transformasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di bidang hukum,” ujar Widodo.

Lebih lanjut, Widodo juga mengungkapkan keberhasilan Indonesia sebagai anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) ke-40. Ditjen AHU mengambil peran kunci dalam memenuhi rekomendasi FATF, terutama terkait pemilik manfaat korporasi, pengawasan profesi notaris, dan pemanfaatan kerja sama internasional untuk pemberantasan kejahatan lintas negara.

Dalam materinya, Widodo juga menunjukkan kontribusi Ditjen AHU dalam survei Business Ready oleh World Bank, yang mengukur kualitas iklim investasi melalui pilar regulatory framework, public services, dan operational efficiency. 

"Kami terus berkomitmen membangun iklim investasi yang kondusif, agar Indonesia menjadi tujuan yang layak bagi dunia usaha," tegas Widodo.

Widodo juga memberikan gagasan pentingnya memperkuat kolaborasi internasional melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dan ekstradisi dengan negara-negara mitra strategis. Langkah ini, menurutnya, menjadi strategi krusial dalam menghadapi tantangan global sekaligus memastikan tegaknya supremasi hukum.

Dengan berbagai program prioritas, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga optimalisasi layanan berbasis elektronik, Ditjen AHU terus memantapkan langkahnya sebagai institusi hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

"Kami tidak hanya bertransformasi, tetapi juga terus berinovasi demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tutup Widodo.