BEKASI - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar, menekankan pentingnya peningkatan kualitas kurator dan pengurus saat memberikan sambutan dalam pelatihan kurator yang diselenggarakan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dalam sambutannya, Cahyo menyampaikan bahwa seleksi untuk pendidikan dasar kurator akan diperketat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah organisasi dalam mendidik calon kurator yang memiliki latar belakang beragam, seperti sarjana hukum maupun akuntan.

Cahyo menjelaskan bahwa seleksi untuk pendidikan dasar kurator dan pengurus akan diperketat. Menurutnya, selama ini organisasi kurator dihadapkan pada tantangan besar dalam mendidik calon kurator yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari sarjana hukum hingga akuntan.

"Beban yang sangat berat bagi organisasi pada saat harus mendidik calon kurator dan pengurus dengan background yang berbeda-beda. Ada yang Sarjana Hukum, ada yang Akuntan," ujarnya di depan anggota HKPI (24/10/24).

Ia juga menyoroti bahwa meskipun akuntan tidak memiliki pendidikan hukum, banyak dari mereka yang lebih unggul dalam memahami praktik ketimbang lulusan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan standarisasi seleksi yang lebih ketat agar pendidikan dasar kurator menjadi lebih efektif dan berkualitas.

"Kami melihat perlunya dilakukan standarisasi agar organisasi lebih mudah dalam mendidik calon kurator yang sudah terseleksi dengan baik," tambahnya.

Cahyo menjelaskan bahwa pendidikan kurator nantinya akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu teori dan praktik. Selain itu kurator juga akan melakukan simulasi kasus sehingga siap untuk terjun di lapangan.

Lebih lanjut, Cahyo menggarisbawahi pentingnya peran kurator dan pengurus dalam mendukung kepastian hukum dan kepercayaan investor.

"Isunya bukan pada regulasi, tapi pada implementasinya. Oleh karena itu, kurator dan pengurus kita harapkan menjadi role model bagi profesi-profesi lainnya dalam menjaga profesionalisme, terutama dalam kaitannya dengan bisnis dan investasi," jelasnya.

Menurut Cahyo, dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, profesionalisme para kurator menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan investor.

Tak hanya berbicara soal pendidikan kurator, Cahyo juga mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam meluncurkan dua bentuk badan usaha baru, yaitu family office dan social enterprise. Dua badan usaha ini diharapkan dapat menarik minat para investor, terutama high-net-worth individuals dari berbagai negara.

"Family office ini akan difokuskan di Bali karena infrastrukturnya sudah siap. Banyak investor asing yang sudah berbisnis di Bali, dan kami ingin memberikan wadah yang legal bagi mereka untuk berinvestasi," jelasnya.

Sementara itu, social enterprise diharapkan dapat memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat di samping keuntungan finansial.

"Sekarang banyak perusahaan besar yang tidak hanya mencari profit, tapi juga ingin berkontribusi untuk kepentingan sosial. Kami akan menyediakan ruang khusus di AHU bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri sebagai social enterprise," kata Cahyo.

Cahyo berharap, langkah-langkah ini dapat memperkuat ekosistem bisnis dan investasi di Indonesia. Ia juga mengajak para anggota HKPI untuk mendukung inisiatif tersebut dengan berkontribusi dalam menyempurnakan regulasi dan praktik di lapangan.

"Kita harapkan Indonesia menjadi negara yang disegani dan dipandang di dunia internasional, dengan kurator dan pengurus yang profesional sebagai garda terdepan," tutupnya.