
SURABAYA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai Sekretariat Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian Hukum Humaniter Internasional (PANTAP) gelar diskusi interaktif sebagai upaya memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI).
Diskusi yang digelar di Surabaya sebagai tuan rumah ini juga sebagai simbol dari peran strategis Jawa Timur dalam penerapan HHI dan menjaga keamanan maritim, terlebih karena Jawa Timur memiliki garis pantai terpanjang kedua di Indonesia setelah Papua.
Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Dulyono dalam membuka kegiatan diskusi menyatakan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, dimana kegiatan ini sejalan dengan upaya PANTAP dalam melaksanakan diseminasi HHI di seluruh wilayah Indonesia.
“Penerapan HHI sangat penting sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak tragis konflik bersenjata di laut. Dengan pemahaman yang baik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh militer, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, disoroti pentingnya keamanan maritim sebagai salah satu pilar penting bagi kedaulatan dan stabilitas negara,” ujar Dulyono (Selasa, 14/05/24).
Dirinya menambahkan, dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk ancaman konflik bersenjata di laut yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan regional. Melalui diskusi yang mengangkat tema "Promoting Awareness and Commitment to Uphold and Implement International Humanitarian Law in Armed Conflicts at Sea", dirinya berharap diskusi ini dapat menghasilkan stategi untuk memperkuat pemahaman HHI dan langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan terhadap HHI khususnya untuk konflik di laut.
Lebih lanjut, dirinya menekankan penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HHI dijunjung tinggi dalam setiap tindakan yang diambil. Dia juga mengharapkan diskusi ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kerjasama lintas sektor dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan maritim bagi keberlanjutan dan kemakmuran negara.
“Saya berharap diskusi Hukum Humaniter Internasional ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya keamanan maritim dan mendorong komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan laut Indonesia dan global,” tutupnya.