Cilegon - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar mengatakan saat ini Indonesia menjadi negara yang paling strategis dalam menjaga kesetabilan ekonomi di Asia Tenggara. Untuk itu, peran pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kesetabilan tersebut agar negara tidak masuk dalam jurang resesi.
"Untuk bisa memaksimalkan hal tersebut kita harus bisa menyatukan persepsi antara pemerintah, perkumpulan, dan masyarakat. Jangan sampai kita masuk sebagai negara yang resesi,” kata Cahyo di acara Seminar Nasional Pengurus Pusat INI di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Kamis (9/3/2023).
Selain itu, profesi seperti lawyers, akuntan, dan juga peran notaris adalah profesi yang dilihat oleh para investor untuk memastikan jaminan keamanan dalam berinvestasi di Indonesia. Dia menambahkan saat ini beberapa negara masih menganggap Indonesia sebagai negara yang kurang ramah sebagai tempat investasi.
"Saya contohkan pengusaha dari Jepang melihat Indonesia sebagai negara yang kurang menjamin dalam memberikan kepastian hukum untuk berinvestasi,” tambahnya.
Menurutnya, para pengusaha dari negara lain dapat melihat wilayah di Indonesia dan profesi apa saja yang rentan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
"Ini semua bisa dilihat dari penghadapnya kepada notaris seperti PNS, pengusaha, dan partai politik," ujarnya.
Cahyo mengajak semua elemen untuk lebih tegas lagi dalam mengenakan sanksi kepada oknum yang diduga akan melakukan tindakan pidana TPPU. Pasalnya, hal ini tanpa disadari akan mempengaruhi nilai dan kepercayaan pengusaha asing dalam beriventasi di Indonesia. Selain itu dalam hal ini juga akan mejegal keanggotaan Indonesia sebagai negara anggota Financial Action Task Force (FATF).
"Dan jika kita tidak masuk ke dalam anggota FATF maka kita akan kesulitan untuk berusaha seperti tidak dapat donor dari world bank, perubahan kebijakan perundang undangan, maka ini harus sama sama kita perbaiki," pungkasnya.