JAKARTA-Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan realisasi anggaran Kemenkumham tahun 2022 mencapai 95,25 % atau sebesar Rp. 798.157.587.217 yang terbagi atas belanja pegawai 98,94%, belanja barang 92,07%, belanja modal 93,54%. 

"Saya berharap target yang belum tercapai secara maksimal pada tahun anggaran 2022, pada tahun 2023 dapat menyesuaikan,” kata Wisnu, saat membuka acara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Tahun 2022 Tingkat Eselon I, di Mercure Hotel, Kemayoran Jakarta, Selasa (6/2/23).

Wisnu dalam sambutannya menyebut realisasi  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.578.552.382.913 dari pagu anggaran Rp. 779.711.061.000 atau 74.20%  dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 85,59. Dia menambahkan, dengan adanya kegiatan Rekonsiliasi data Keuangan dan barang milik negara (BMN) Kemenkumham Tingkat Unit Eselon I ini dapat dijadikan cara untuk menghasilkan data-data yang mutakhir dan akuntabel.

"Saya minta semua pengelola keuangan dan BMN agar terus memperhatikan semua permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan,” tambahnya.

Dia Menegaskan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu harus terdapat kesesuaian data dan tidak ada penyelewengan anggaran agar tidak terjadi temuan dikemudian hari. Dengan Rekonsiliasi ini kata Dia, pengelola keuangan diharapkan dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya harus ada tingkat kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan laporannya.

"Perhatikan secara serius segala permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN agar menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel," tegas Wisnu.