BEKASI - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus melakukan penyajian laporan keuangan yang akurat dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan dan BMN yang berkualitas. Hal itu sesuai dengan arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto, bahwa para penyusun laporan keuangan tetap semangat agar dapat menghasilkan laporan keuangan akurat dan akuntabel.

“ kita harus mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan" kata  Bambang saat membuka kegiatan  rekonsiliasi laporan data  keuangan semester I tahun 2020 secara virtual, senin,13 Juli 2020.

Meskipun dilaksanakan secara virtual, Bambang berharap para penyusun laporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Dia berharap, dengan kegiatan ini Kemenkumham mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel serta mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dari tahun ke tahun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selalu berupaya menyusun laporan keuangan yang berkualitas" ujarnya.

Pada kegiatan rekonsiliasi ini, para peserta menyamakan nilai aset pada neraca Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sehingga memperoleh data laporan neraca yang akurat dan akuntabel.

" Harus dipastikan pencatatan dan penyajian transaksi keuangan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis aktual" ucapnya.

Sementara itu, Kepala sub bagian akutansi Ditjen AHU, Azwar Nugroho Amin mengatakan Bagian keuangan Ditjen AHU sudah mempersiapkan semua data dukung pencatatan keuangan. Hal itu, menurutnya dilakukan agar Ditjen AHU dapat melakukan menyajikan laporan data keuangan yang akuntabel dan transparan.

" kami sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi laporan data keuangan semester I tahun 2020 walaupun dilaksanakan secara virtual, namun tidak mengurangi makna dan tujuan agar tetap terjaga laporan keuangan yang berkualitas " ucapnya di Hotel Harris Bekasi, (14/07/20).

Sementara dalam komunikasi secara virtual para pengelola keuangan ditingkat kantor wilayah (Kanwil) banyak mempermasalahkan terkait belanja penanggulangan covid 19, menurutnya anggaran perlu ada perubahan akun tersendiri agar mempermudah dalam pencatatan.

" Kami masih kurang paham terkait pencatatan anggaran penangulangan covid 19 termasuk pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan dalam penangulangan itu" ungkap, Rina salah satu peserta saat virtual di kanwil.