Bogor - Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus meningkatkan performa kinerja layanan Teknologi Informasi dan komunikasi menuju Ditjen AHU yang akuntabel menuju AHU Pasti Cepat.

"Dengan melihat berbagai layanan Ditjen AHU yang sudah hampir semua menggunakan teknologi informasi sebagai wadah yang mampu menampung semua saran konstruktif untuk peningkatan kinerja Direktorat Teknologi Informasi tentunya sangat berperan terhadap fungsi dan tugas Ditjen AHU kedepannya" kata Direktur Teknologi Informasi Santun Maspari Siregar, saat membuka acara Rapat Koordinasi di Hotel The Alana, Sentul City Bogor, Jawa Barat, kamis (20/06/2019) 

Hal tersebut, sambung santun adalah suatu upaya dalam mewujudkan pelayanan teknis berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan AHU Online yang Pasti Cepat sebagai pelayanan terhadap masyarakat.

"Cepat dan tepat dalam melayani secara digital berbasis teknologi informasi maka di butuhkan sinergitas untuk meningkatkan dan mewujudkan  performa pelayanan Ditjen AHU yang maksimal" ujar Santun.

Penguatan dan penyempurnaan pelayanan Ditjen AHU adalah hal yang wajib dilakukan sebagai lembaga pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya ekonomi bangsa dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

"Maka dalam hal pengelolaan khususnya teknologi informasi dan Barang Milik Negara (BMN) tentunya wajib berkontribusi positif dalam upaya peningkatan kinerja Direktorat IT" tambahnya.

Menurutnya ada hal penting dalam mendorong peningkatan layanan "desain dan rekomendasi kebijakan" yang tepat menjadi buah tangan yang di harapkan dari forum tahunan, sehingga target Ditjen AHU untuk memberikan performa layanan yang setinggi-tingginya melalui Direktorat TI bukan hanya fatamorgana.

Sementara itu Aliamsyah kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) mengatakan dilihat dari pertumbuhan internet yang sangat signifikan sepeti di Ditjen AHU berdampak pada peningkatan PNBP karena dukungan teknologi informasi.

"Mengingat kebijakan secara global dan pemerintah yang berbasis teknologi sehingga kebutuhan digital signature sangat di butuhkan untuk TI di Kementerian" imbuhnya.

Dia juga berharap target kedepan Grand Design yang di terapkan, seperti Menkumham sejak awal sudah meluncurkan buku Digitalisasi Birokrasi dan target dan janji kinerja, melaksanakan dan mengembangkan e-gov dan tertib administrasi perkantoran.

"Seperti halnya data centre yang ditargetkan sudah terwujud di Batam, merupakan salah satu target yang diharapkan" tutupnya.