Ditemukan 481 tulisan terkait dengan kata yang anda cari
Memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif dan operasional dibidang ke Tata Negaraan khususnya dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan, Sub Direktorat Kewarganegaraan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Sub Direktorat Hukum Tata Negara melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pertimbangan, pendapat hukum, urusan dokumentasi hukum tata negara dan penyelenggaraan pendaftaran partai politik. Sub Direktorat Hukum Tata Negara juga mempunyai fungsi : 1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Juncto Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Direktorat Tata Negara mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum tata negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagai salah satu Sub Direktorat......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta- Di era pertumbuhan dunia usaha dan investasi dan keterbukaan informasi publik, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang trasfaran dan akuntabel. ...Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera menerapkan sistem berbasis teknologi informasi atau online dalam pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelolanya. Sistem pelaporan nonmanual ini diyakini akan menutup peluang praktik suap......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Aidir Amin Daud, didampingi Direktur Tata Negara, Bapak Asyari Syihabudin pada Rabu, 8 Juni 2011 menerima pendaftaran untuk verifikasi parpol di Direktorat Hukum Tata Negara, lantai 6 Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kedua......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta - 04 Desember 2012, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kedatangan peserta Pelatihan Teknis Fidusia dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI. ...Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-36.KP.03.03 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Direktur Jenderal Administrasi Hukum......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan Rapat Persiapan Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada hari Jumat, 22 Februari 2013. Rapat dibuka oleh Direktur Perdata, Lilik Sri Haryanto, PhD yang didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Kenotariatan, Nur Ali,......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >
Pengumuman Penting