Pelayanan tatap muka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Pengumuman Penting >

Layanan Perubahan dan Perbaikan Data Perseroan Terbatas

...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Pengumuman Penting >

PERBAIKAN ISIAN DATA EMAIL DAN NOMOR TELEPON

...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Pengumuman Penting >

Langkah Awal Menuju WBK/WBBM, Ditjen AHU Lakukan Penguatan di BHP Medan

MEDAN – Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang berhasil memenuhi sebagian besar kriteria Reformasi Birokrasi (RB). Langkah awal yang biasanya dilakukan oleh unit kerja adalah fokus pada pencegahan korupsi melalui manajemen perubahan,......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Ditjen AHU Percepat Finalisasi RUU Kewarganegaraan, Perkuat Skema Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus mengintensifkan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan guna menghadirkan regulasi yang adaptif serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kewarganegaraan. RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Layanan AHU 100 Persen Digital, Kemenkum Selesaikan 99,48% Permohonan

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target.......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Home > Ragam Unduh >

Pengumuman Maintenance Migrasi Data Perseroan Terbatas

...Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Pengumuman Penting >

Ditjen AHU Dorong Penguatan Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi

Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum terus memperkuat tata kelola administrasi korporasi nasional melalui penguatan transparansi data pemilik manfaat (beneficial ownership). Upaya ini menjadi bagian strategis pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme,......Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >

Kemenkum Raih Badan Publik Informatif 4 Tahun Berturut-turut

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali meraih predikat badan publik yang informatif. Capaian ini membuat Kemenkum berhasil meraih predikat informatif selama empat tahun berturut-turut....Baca Selengkapnya

Home > Publikasi > Berita >