Ditemukan 2891 tulisan terkait dengan kata yang anda cari
Sentul, 30 September 2014 - Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama tahun 2010-2014 dilaksanakan Rapat Konsinyering Tim Reformasi Birokrasi di Hotel......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta, 14 Oktober 2014 Sukses dengan pendaftaran Administrasi Hukum Umum secara online, Ditjen AHU Kemenkumham bekerjasama dengan Ditjen Pajak, Kemenkeu. Pengawasan aliran pajak perusahan lebih intensif dilakukan. Validasi data dan identitas para wajib pajak dikalrifikasi sehingga menimimalkan para pelanggar pajak.......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memilih Yasonna Hamonangan Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM). Di bawah kepemimpinan politisi PDIP ini, Jokowi berharap hukum di Indonesia menjadi semakin baik. Yasonna adalah politisi yang pernah duduk......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Bogor, Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Faizal Hafidz & Partners (FHP) mengadakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pada tanggal 27-10-2014 s/d 1-11-2014 di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pembukaan pendidikan PKPA dibuka oleh Siti Rokhaniyah selaku......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta, 7 November 2014 - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Prof Harkristuti Harkrisnowo melantik dua puluh orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ruang Rapat 609 Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gedung......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Balikpapan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menerapkan asas ius soli (kelahiran) dan asas ius sanguinis (keturunan) juga asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang dan asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta, Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih jauh dari ideal, karena saat ini totalnya hanya 36 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. "Yang saya dengar dari pejabat BNP2TKI, baru......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkum HAM, Harkristuti Harkrisnowo, melantik 20 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebelum melantik ke-20 PPNS BNP2TK tersebut......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Bogor, 12 Nopember 2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 1 menerangkan bahwa: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dimaksudkan sebagai acuan......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >Jakarta, 2 Desember 2014 - Kerangka hukum yang mengatur transaksi berjaminan di Indonesia belum terkonsolidasi dalam suatu peraturan tunggal melainkan diatur oleh beragam peraturan perundang-undangan. Meskipun beberapa dari peraturan perundang-undangan yang ada telah memiliki fitur-fitur yang memenuhi standar terbaik internasional......Baca Selengkapnya
Home > Publikasi > Berita >
Pengumuman Penting