JAKARTA — Penegakan hukum yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar kewenangan. Data yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu fondasi penting agar pembinaan dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berjalan tepat sasaran.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ses Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Andi Yulia Hertaty, saat membuka kegiatan Konsinyering, Rekonsiliasi, dan Validasi Data PPNS Kementerian/Lembaga Tahun 2026 Tahap III.

Menurut Andi, Ditjen AHU memiliki tanggung jawab dalam pembinaan administrasi PPNS secara nasional. Karena itu, kualitas layanan tersebut sangat ditentukan oleh ketepatan informasi mengenai PPNS di seluruh kementerian dan lembaga.

“Data PPNS bukan sekadar catatan administratif. Data yang akurat menjadi fondasi bagi pengambilan kebijakan yang tepat, pelayanan yang cepat, serta tata kelola PPNS yang efektif dan akuntabel,” ujar Andi, di Jakarta, Senin (10/8/26).

Ia menjelaskan, rekonsiliasi dan validasi dilakukan untuk memastikan setiap perubahan terkait PPNS tercatat dengan baik, mulai dari perubahan nomenklatur, mutasi organisasi, perubahan status kepegawaian hingga pemberhentian.

Langkah tersebut dinilai penting karena PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Kejelasan mengenai dasar hukum, kewenangan, serta status PPNS akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum.

“Penguatan PPNS ke depan harus dilakukan secara terpadu. Tidak hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga sistem kerja, tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan ketertiban data,” kata Andi.

Dalam proses tersebut, koordinator dan operator PPNS pada setiap kementerian/lembaga memiliki posisi strategis. Mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan perubahan data PPNS segera diperbarui sehingga informasi yang digunakan dalam pembinaan dan koordinasi tetap relevan.

Andi menegaskan, basis data yang tertib akan memperkuat pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum secara nasional.

“Kita membutuhkan basis data PPNS yang akurat, valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkannya, kolaborasi antara Ditjen AHU dengan seluruh kementerian dan lembaga menjadi kunci,” tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Ditjen AHU juga membuka ruang koordinasi dan klarifikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan data yang masih ditemukan. Dengan demikian, proses validasi tidak berhenti pada pembaruan administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola PPNS yang lebih tertib, terintegrasi, dan profesional.

“Ketertiban data akan mendukung sistem kerja yang lebih baik. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memastikan pembinaan PPNS dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum,” pungkas Andi.