Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas melalui kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Ditjen AHU Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/1).
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Widodo menyampaikan apresiasi atas capaian empat Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, yakni BHP Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar.
“Predikat ini tidak saja sebagai wujud penghargaan, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi representasi birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Widodo.
Sejalan dengan capaian tersebut, penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesamaan arah dan tekad seluruh jajaran Ditjen AHU. Melalui komitmen ini, Ditjen AHU menegaskan tanggung jawab bersama dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Widodo menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus terwujud dalam budaya kerja dan pelayanan sehari-hari. “Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama, Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta Piagam Manajemen Risiko sebagai bentuk kesiapan Ditjen AHU dalam menjalankan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
Widodo menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas juga menjadi bagian dari kontribusi Ditjen AHU dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas.
“Mari jadikan hari ini sebagai awal dari sesuatu yang bermakna. Bersama, kita bisa membuat perubahan,” pungkas Widodo.
Pengumuman Penting