Jakarta — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, melakukan audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi digital, peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sektor Usaha Menengah Kecil (UMK) dan koperasi.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari rekan-rekan Kadin. Salah satu agenda kami adalah peluncuran Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan pada Juli 2025. Saat ini, persiapannya tengah kami matangkan, dan saya bersyukur karena Kadin, para notaris, serta kepala desa turut mendukung agar program ini dapat terwujud dengan baik,” ujar Widodo (08/04/2025).

Dalam momen tersebut, Widodo memaparkan sejumlah fokus strategis, termasuk dukungan terhadap transformasi digital Astacita Presiden, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan tentang Kadin, serta peran aktif pelaku usaha dan profesi, khususnya notaris dan fidusia, dalam mendukung layanan Ditjen AHU. Saat ini, capaian PNBP Ditjen AHU telah menembus angka 80% dan diharapkan terus meningkat melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ke depan, Ditjen AHU akan mengundang notaris, perbankan, dan pelaku usaha untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan UMK dan koperasi agar tumbuh secara merata di seluruh Indonesia," lanjut Widodo.

Pertemuan ini juga menyinggung pentingnya ketertiban pelaporan pajak, khususnya di sektor perseroan perorangan. Dengan tata kelola pajak yang tertib dan sistematis, indeks PNBP diyakini dapat terus tumbuh dan berkontribusi terhadap pencapaian target Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%.

Lebih lanjut, Widodo juga memperkenalkan struktur dan tugas pokok Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU) kepada jajaran Kadin, sembari menyampaikan harapan agar kolaborasi antara Ditjen AHU dan Kadin dapat semakin erat, khususnya dalam mendukung agenda transformasi digital nasional.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dari kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah dan dunia usaha demi menciptakan iklim usaha yang sehat, modern, dan berkelanjutan.