Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) sepakat menandatangani  Kerja sama untuk memperkuat upaya penegakan hukum melalui pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan, perjanjian ini bukan kali pertamanya di lakukan antara Ditjen AHU dan Jamintel, sebelumnya  Perjanjian kerjasama pernah dilakukan kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 27 Juli 2024. Dia juga  menegaskan  jika Ditjen AHU berkomitmen dalam menyediakan data administrasi hukum yang relevan dan strategis untuk menunjang berbagai kebutuhan penegakan hukum, keamanan, dan pemerintahan yang transparan. 

‘’Kerja sama yang telah berjalan dengan baik ini telah memberikan banyak manfaat, baik dalam hal penyediaan informasi yang relevan untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum maupun dalam upaya menjaga integritas sistem hukum di Indonesia’’ Kata Widodo Sesaat setelah menandatangani Perjanjian di Kantor Kejaksaan Agung,Jakarta Selatan, Kamis (13/03/25)

Dia menambahkan Perpanjangan dan penyempurnaan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia penegakan hukum untuk mendukung tindakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

‘’Melalui perjanjian kerja sama ini, saya berharap kedua belah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dan saling mendukung dalam memanfaatkan data dan informasi yang ada’’ Tambahya.

Widodo juga mengajak kedua belah pihak untuk menjaga kepercayaan dan semangat kebersamaan, kerja keras, dan komitmen  untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan menegakkan supremasi hukum di negara ini. Selain itu, Dia berharap kerja sama ini dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memperbaiki sistem penyelenggaraan administrasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

‘’Saya mengajak  seluruh pihak yang terlibat untuk bersama -sama menjaga kepercayaan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas  dalam menggunakan teknologi informasi dan data sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum yang lebih modern dan berbasis bukti’’  Ujarnya.

Dia menegaskan, Kerja sama dengan JAM Intelijen ini menunjukkan bagaimana data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi elemen strategis yang mendukung penanganan kasus-kasus besar, termasuk yang berdampak pada keamanan nasional. Kolaborasi ini sekaligus menjadi bukti nyata pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

‘’Peran Ditjen AHU sebagai mitra strategis kementerian lain tidak hanya memperkuat fondasi pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks’’ Pungkasnya.