Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) turut berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA). Acara ini dimanfaatkan Ditjen AHU untuk mensosialisasikan layanan hukum di lingkupnya, serta menginformasikan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik yang sedang berlangsung.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Ronald Lumbuun, Pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk menginfokan kepada masyarakat luas akan layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah bertransformasi yaitu menjadi satu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat mengunjungi booth Kemenkum di Pameran Kampung Hukum 2025 di Gedung MA, Jakarta, Selasa (18/02/2025).

Ditjen AHU memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan inovasi-inovasinya dalam pelayanan publik, seperti penerapan teknologi digital dalam pengurusan dokumen hukum. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum di bawah kepemimpinan Menteri Supratman Andi Agtas, yang mencanangkan digitalisasi penuh pada semua layanan publik di lingkungan kementerian.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimanapun berada,” tandas Ronald.

Lebih lanjut, Ronald juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat reformasi hukum nasional.

Dalam pameran ini, Ditjen AHU juga memperkenalkan program unggulan, seperti layanan pendaftaran badan hukum, pengesahan perkumpulan, hingga pelayanan sistem AHU Online yang telah menjadi andalan bagi masyarakat. Selain itu, Ditjen AHU menghadirkan staf ahli yang siap memberikan penyuluhan dan informasi seputar regulasi terkini.

Pameran Kampung Hukum 2025, yang berlangsung selama dua hari, 18-19 Februari 2025, di Lapangan Parkir Gedung MA, menjadi ajang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh edukasi hukum. Selain Ditjen AHU, berbagai unit kerja di bawah Kemenkumham juga turut ambil bagian, termasuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menampilkan mobil penyuluhan keliling (Penyuling).

Kegiatan ini, yang kembali digelar setelah vakum tiga tahun, mencerminkan kolaborasi lintas lembaga dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat transparansi kebijakan.