Jakarta - Kementerian Hukum dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengelar rapat bersama dalam rangka penyampain program strategis Kementerian pada tahun 2025.

"Dengan ini rapat dengar pendapat antara kemenkum dengan Komisi XIII DPR dibuka untuk umum,"  kata  Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya saat memimpin rapat. Senin (17/02/25) di Ruang  rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Selatan.

Sementara itu Menteri Hukum ( Menkum) Supratman Andi Agtas langsung menyampaikan  program strategisnya yang diantaranya tentang layanan notaris. Menkum menegaskan profesi notaris adalah profesi yang diharapakan oleh masyarakat dapat membantu urusan-urusan hukum ditengah masyarakat,sehingga notaris akan menjadi perhatian serius.

"Notaris ini profesi yang mulia dan menjadi harapan bagi masyarakat dalam  layanan hukum, makanya notaris harus hati-hati," ucap Supratman.

Dia menambahkan dalam menjalankan fungsinya banyak notaris yang tersandung masalah pidana baik masalah yang disengaja oleh notaris atau karena sebab kelalaian notaris dalam memberikan akunnya ke orang lain.

"Hati hati notaris jangan memberikan akun kepada orang lain kami akan  mencabut akun notaris jika terbukti disalahgunakan,” tegasnya.

Pasalnya banyak akun notaris yang diberikan kepada stafnya dan tidak sedikit banyak yang disalahgunakan.

Selain akun Menkum juga tegaskan jika pihaknya melalui Ditjen AHU akan memperketat akta akta yang dibuat notaris dan dikirim ke Ditjen AHU, untuk memastikan kebenaran dan keabsahan disetiap kata yang dituangkan oleh notaris

Saat ditanya soal organisasi notaris. Menkum  menyatakan jika saat ini organisasi profesi notaris atau yang sering disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah dapat diselesaikan dengan baik . Dan para pihak yang berseteru telah berhasil didamaikan dan para pihak juga telah menyatakan persetujuan bersama untuk mengakhiri konflik organisai yang selama ini berlangsung.

"Kami sudah lakukan mediasi kepada  kedua belah pihak, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, mereka setuju," jawabnya.

Tidak hanya notaris Menkum juga melporkan terkait   buka tutup blokir PT yang ramai dimasyarakat.

"Saya tegaskan buka blokir PT akan kami lakukan atas permintaan penegak hukum atau pengadilan  dalam kasus tertentu, kami juga akan siapkan SOP untuk melaksanakan terobosan dalam layanan buka blokir, jadi tidak sembarangan," ujarnya.

Tidak hanya soal keperdataan Lebih jauh Menkum menyebut soal Amnesti dan grasi yang merupakan  pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada pelaku tindak pidana. Amnesti dapat diberikan kepada individu atau kelompok, sedangkan grasi diberikan kepada individu.

Amnesti Diberikan kepada individu atau kelompok, Menghapus seluruh akibat hukum pidana, Memerlukan pertimbangan MA dan DPR, Dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu.  Selain amnesti dan grasi, ada juga istilah hukum lainnya, yaitu abolisi dan rehabilitasi. Abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Rehabilitasi adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya.

Dia menyebut untuk layanan amesti jajarannya telah  melakukan  sinkronisasi data antara Kemen Imipas dan Ditjen AHU hasilnya terdapat 44.000( Empat puluh empat ribu)  pemohon namun setelah kembali di aktualkan data tersebt berubah menjadi 19.000 (Sembilan belas ribu) Pemohon.

"Saya meminta supaya  Ditjen AHU  melalui  direktorat  pidana dapat segera menyelesaikan sop persyaratan permohonannya grasi agar nanti saat pemberian remisi idul fitri dapat sekaligus diumumkan oleh Presiden," tutupnya.