
Jakarta - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, salah satunya dengan melakukan diigitalisasi layanan publik dengan diciptakannya aplikasi Kurator dan Pengurus.
Aplikasi Kurator dan Pengurus merupakan sistem lanjutan dari sejumlah rangkaian teknis tahapan proses penerapan sistem online bagi pendaftaran Kurator dan Pengurus yang selama ini masih manual. Dalam aplikasi tersebut pengguna dapat melakukan empat transaksi utama yaitu pendaftaran, perpanjangan, pelaporan, dan informasi kepailitan secara digital.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dalam kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Kurator dan Pengurus yang dihadiri oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hadirnya aplikasi Kurator dan Pengurus ini dilatar belakangi oleh kondisi dimana laporan yang disampaikan kurator selama ini dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
Selain itu, dengan adanya efek pandemi yang menyebabkan adanya hambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia, mengharuskan kurator untuk dapat bekerja secara profesional.
"Selama pandemi ini banyak perusahaan yang menyatakan pailit, namun dari masyarakat sendiri tidak mau memperjuangkan moratorium kepailitan, yang kemudian perusahaan yang dinyatakan pailit mampu bertahan," ujar Dirjen AHU di Jakarta (26/10/22).
Dirinya juga menekankan bahwa kurator memiliki peran yang penting dalam keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF), dan dalam pengawasan untuk mengetahui apakah Indonesia merupakan negara yang ramah investasi serta terbebas dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).
"Kurator disini harus melakukan pengawasan, jangan sampai lembaga keuangan di Indonesi digunakan sebagai kendaraan dalam TPPU dan TPPT," tambahnya.
Dirjen AHU juga berharap dengan adanya aplikasi Kurator dan Pengurus yang merupakan bentuk reformasi digital, dapat memudahkan kerja kurator dalam melakukan pelaporan yang sebelumnya manual, serta dapat menghindari adanya oknum yang memanfaatkan sistem manual untuk melakukan pungli.
"Melalui aplikasi ini kita dapat melihat progres penanganan kepailitan agar ada transparansi dan dapat melihat satu orang kurator menangani berapa banyak kasus," ujar Dirjen AHU.
Aplikasi Kurator dan Pengurus saat ini masih dikembangan dan masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan performanya, sehingga dalam bimbingan teknis yang diberikan kepada organisasi kurator, diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan terhadap aplikasi yang merupakan inovasi dari Ditjen AHU ini.
(NSA-FQ)