
JAKARTA - Menjadi tradisi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengawali tahun yang baru, selalu memulainya dengan mengikrarkan janji kinerja. Biasanya Ikrar ini ucapkan secara bersama-sama dalam apel secara langsung oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham. Namun ditahun 2021 ikrar janji kinerja dilakukan secara virtual mengingat angka penyebaran Covid-19 yang belum kunjung menunjukkan angka penurunannya.
Tampak hadir dalam acara deklarasi janji kinerja itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, mengatakan janji kinerja ini bagian dari pencanangan dalam menentukan target kinerja yang jelas dan terukur
" setiap tahun kita akan membuat janji kinerja dan akan dievaluasi diakhir tahun" kata Yasonna, di Graha Pengayoman, Jl HR.Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan. Selasa ( 26/01/21).
Yasonna meminta, janji kinerja ini bukan hanya seremoni semata. Pasalnya, hal ini sebagai gerakan awal dalam melakukan perubahan menuju hal yang lebih baik. Dia juga meminta jajaranya untuk terus menjaga integritas, Menurutnya dengan integritas, kecerdasan dan tenaga besar akan dengan mudah mendorong percepatan program- program yang telah direncanakan.
"Integritas, kecerdasan dan tenaga besar menjadi penting untuk mencapai tujuan besar, namun jika kecerdasan tanpa integritas maka daya rusaknya akan semakin besar" ujarnya.
Sementara itu Ketua KPK mengapresiasi semangat kemenkumham untuk lebih maju ditahun 2021, selain itu, Filri juga mengapresiasi kata Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI). Pasalnya, kata PASTI adalah semangat untuk berani mengambil keputusan dan terus berinovasi. Dia menambahkan diraihnya predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) oleh 72 satuan kerja Kemenkumham adalah prestasi yang besar.
"Saya bangga atas prestasi ini karena telah membantu kerja KPK" ucap Firli.
Dirinya mengatakan korupsi tidak hanya merugikan negara dan perbuatan melawan hukum tapi korupsi telah merampas hak rakyat. Sehingga KPK dalam waktu dekat akan melakukan perubahan sistem pencegahan korupsi supaya tidak ada lagi celah untuk koruptor berbuat korupsi.
"Kami titip kumham untuk terus meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi" tandasnya.
Tjahjo Kumolo juga membeberkan soal reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, menurutnya reformasi birokrasi bertujuan untuk mempercepat layanan kepada masyarakat termasuk mempercepat proses perijinan.
" disinilah ASN harus berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat, memangkas perijinan yang panjang menjadi pendek dan menciptakan pemerintahan yang smart" tandasnya.
Mantan Mendagri ini juga memaparkan empat tantangan bangsa yang saat ini dihadapi oleh Indonesia
Diantaranya adanya radikalisme baik secara terbuka maupun tertutup yang akan menghancurkan bangsa, adanya area rawan korupsi, makin luas dan masifnya peredaran Narkoba kepada generasi bangsa dan adanya bencana alam termasuk adanya Covid 19. Dia juga mengapresiasi kemenkumham yang telah mewujudkan zona integritas dan menjadi role model bagi kementerian dan lembaga lainnya.
" 72 unit Kemenkumham mendapatkan WBK /WBBM dan menjadi role model pemanfaatan layanan secara digital oleh lembaga dan kementerian lain" tutupnya.