Tangerang - Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui Direktorat Tata Negara bersama Direktorat Teknologi Informasi dan beberapa perwakilan stake holder terkait, dilakukan pembahasan mengenai penyelesaian permasalahan pelayanan yang ada pada Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE).
"Ini merupakan langkah positif dalam merespon masukan dan saran yang ada di masyarakat dalam hal penyempurnaan sistem SAKE" kata Direktur Tata Negara, Baroto di Gading Serpong, Tangerang, Banten (22/10/2020).
Baroto menuturkan masih ada beberapa permasalahan yang sering muncul terkait aplikasi SAKE dalam penggunaannya, dan diperlukan harmonisasi agar tidak berdampak pada hal lain.
"Dalam sebuah layanan dalam bentuk aplikasi sangat diperlukan pengembangan dan penyempurnaan demi mengakomodir kebutuhan masyarakat, tapi perubahan itu diharapkan tidak berdampak pada jenis layanan yang lain" ungkapnya.
Dalam pembahasan tersebut Baroto menginginkan semua pihak terkait saling terbuka dan mendiskusikan bersama-sama atas usulan yang perlu dikembangkan dan dibutuhkan pada aplikasi SAKE yang baru.
“Prioritas kami kedepan adalah aplikasi harus lebih bagus, dan ada terobosan baru sehingga mampu menyelesaikan kendala yang terjadi” pintanya.
Sementara itu Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan Delmawati mengatakan ada perubahan yang harus segera diselesaikan terkait penyempurnaan aplikasi SAKE agar lebih mudah digunakan dalam mengakomodir permasalahan yang ada di lapangan.
“Ada beberapa poin perubahan yang perlu disempurnakan mengenai penyesuaian antara output dan input formulir pendaftaran, pembaharuan alur proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), laporan kehilangan kewarganegaraan, dan penambahan menu tambahan pada monitoring PNBP yang terdapat di tiap jenis layanan yang ada pada SAKE” tuturnya.
Delma menambahkan, “dengan adanya pembahasan dan pendalaman tersebut merupakan tindak lanjut untuk melakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam perbaikan pelayanan Kewarganegaraan dari hasil kajian dan data yang didapat dari seluruh stake holder” tutupnya.